Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri). MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri). MI/Susanto

Terbukti Langgar Etik, Lili Pintauli Diminta Mundur dari KPK

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi pelanggaran etik Dewan Pengawas KPK
Cahya Mulyana • 30 Agustus 2021 13:38
Jakarta: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menanggalkan jabatannya. Lili terbukti melanggar kode etik dan dijatuhkan sanksi pemotongan gaji 40 persen selama satu tahun.
 
"Menghormati putusan Dewas (Dewan Pengawas) KPK yang menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melanggar kode etik berat dan sanksi pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Putusan Dewas ini sebagai sebuah proses yang telah dijalankan berdasar UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Agustus 2021.
 
Namun, Boyamin menilai putusan Dewas KPK belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Lili seharusnya berupa pemecatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"MAKI meminta Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari pimpinan KPK demi kebaikan KPK dan demi kebaikan pemberantasan korupsi, serta demi kebaikan NKRI," ucap dia.
 
Dia mengatakan pengunduran diri Lili Pintauli Siregar untuk menjaga kehormatan KPK. Jika tidak dilakukan akan menjadi noda yang selalu menyandera KPK.
 
"Dampak panjangnya KPK akan kesulitan melakukan pemberantasan korupsi," kata dia.
 
Boyamin menyampaikan MAKI akan melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri. "Itu berdasarkan dugaan perbuatan yang Pasal 36 UU KPK, masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan," ujar dia.
 
Baca: Terbukti Langgar Etik, Gaji Komisioner KPK Lili Pintauli Dipotong 40%
 
Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah telah melanggar etik karena dihubungi Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial. Lili melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dan a dalam Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 tantang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
 
"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Agustus 2021.
 
Hukuman ini dinilai pantas untuk Lili. Sebab, Lili telah mengakui perbuatannya. Lili juga belum pernah dijatuhi sanksi etik.
 
Namun, hukuman Lili diperberat lantaran tidak menyesal atas perbuatannya. Kemudian, Lili tidak memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan KPK.
 
Sementara itu, Lili mengaku menerima putusan yang dikeluarkan Dewas KPK. Lili memastikan tidak akan melawan putusan itu.
 
"Saya menerima tanggapan Dewas, saya terima (dan) tidak ada upaya-upaya lain," kata Lili.
 
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif