Maqdir Ismail, kuasa hukum Romahurmuziy - Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.
Maqdir Ismail, kuasa hukum Romahurmuziy - Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.

Sidang Praperadilan Romahurmuziy Ditunda

Nasional OTT Romahurmuziy
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 April 2019 12:10
Jakarta: Sidang perdana praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Penundaan ini diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Ada surat dari termohon (KPK) minta waktu penundaan tiga minggu," kata Hakim Ketua Agus Widodo di ruang sidang, Senin, 22 April 2019.
 
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail, keberatan. Maqdir menilai penundaan terlalu lama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Menurut kami yang mulia kalau permintaan tiga minggu penundaan ini sangat tidak tepat karena bagaimana pun kan proses praperadilan kan harus cepat,” kata Maqdir.
 
Maqdir meminta penundaan paling lama tiga hari. Kalaupun tidak bisa, maksimal satu minggu.
 
Menyikapi itu, Hakim Agus Widodo memutuskan mengambil jalan tengah. Sidang ditunda selama dua minggu, yang berarti sidang akan digelar kembali pada 6 Mei 2019.
 
“Memanggil lagi termohon 6 Mei. Sidang ditunda,” ujar Hakim Agus Widodo.
 
(Baca juga:KPK Mengantongi Nama Pejabat Kemenag yang Terlibat)
 
Maqdir menerima putusan hakim yang menunda persidangan selama satu minggu. Padahal, kata dia, pihaknya telah siap menghadapi sidang praperadilan.
 
“Kami sudah siap, makanya kami sudah sampaikan permohonan itu sejak daftarkan permohonan sejak 29 Maret. Jadi kesiapan kami sudah cukup lama,” ujar Maqdir.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif