​Kuasa Hukum: Jokowi Tak Diperlakukan Khusus

Jakarta: Menjadi capres terpilih bukan berarti ada perlakuan khusus bagi Jokowi dalam proses hukum kasus Obor Rakyat kelak. Jadi wewenang Polri mengenai kapan dan bagaimana cara mereka minta keterangan kepada Jokowi. "Beliau juga tunduk dengan institusi hukum," tegas Teguh Samudra, kuasa hukum Jokowi di Bareskrim Mabes Polri di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2014). Bila pihak kepolisian mengajukan pertanyaan tertulis kepada Jokowi, menurut dia sah. Demikian pula bila harus meminta keterangan langsung secara lisan namun tidak harus di Mabes Polri. "Itu kan inisiatif polisi. Tapi yang memutuskan mau bagaimana dan seperti apa kan kita juga," tegas dia. Kedatangan Teguh ke Mabes Polri memang untuk menjadwal ulang pemanggilan mantan Wali Kota Solo itu. Menurut dia, jadwal pemanggilan Jokowi kemungkinan besar tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat, pihaknya saat ini masih fokus mengurusi perkara di MK. "Kita akan menyelesaikan dulu urusan di MK. Kalau ada kesempatan nanti akan kita koordinasikan lagi dengan pihak kepolisian," ujar Teguh "Bisa jadi setelah tanggal 22 Agustus. Tapi lebih cepat lebih bagus juga itu," tandas dia.