Ilustrasi KPK. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Ilustrasi KPK. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Legislator NasDem Percaya Dewan Pengawas Tak Recoki KPK

Nasional Revisi UU KPK
Nur Azizah • 28 November 2019 00:01
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyebut, keberadaan Dewan Pengawas KPK penting untuk mengawasi kinerja di tubuh Komisi Antirasuah itu. Tak hanya itu, dewan pengawas juga disebut akan membantu KPK dalam mengakomodasi sejumlah kasus.
 
“Justru keberadaan Dewan Pengawas ini akan sangat bermanfaat untuk harmonisasi kinerja internal KPK agar prosedur hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak saling bertabrakan,” ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.
 
Politikus Partai NasDem ini mengatakan, Dewan Pengawas dibutuhkan mendesak untuk menilai kinerja KPK terkait penyadapan, penyelidikan, hingga penyidikan. Dengan begitu, tidak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sahroni meyakini, keberadaan Dewan Pengawas ini juga tidak akan mengganggu independensi KPK. Sebab, Dewan Pengawas bagian internal dari KPK.
 
“Mereka lembaga internal KPK, jadi keberadaannya justru penting untuk memastikan KPK bekerja sesuai tugasnya,” sambungnya.
 
Sahroni berharap adanya Dewan Pengawas pelaksanaan tugas dan kinerja KPK bisa maksimal dalam memberantas korupsi ke depannya. “Kami harapkan bahwa dengan adanya Dewan Pengawas ini, maka kinerja KPK akan lebih maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi,” tandasnya.
 
Keberadaan Dewan Pengawas KPK ini menjadi salah satu poin yang sempat menjadi kontroversial. Pasalnya, sejumlah pihak menilai, Dewan Pengawas malah akan menyulitkan kinerja KPK.
 
Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK buat pertama kali merupakan kewenangan presiden. Selanjutnya, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK akan dipilih panitia seleksi.
 
Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
 
Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Tugas mereka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak pada penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
 
Dewan Pengawas bisa merestui secara tertulis atau tidak tertulis permintaan izin itu paling lama 1x24 jam sejak diajukan. Mereka juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
 
Pasal 69 D UU KPK menyebutkan, "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah".
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif