Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Polri Bakal Tindak Tegas Aksi Unjuk Rasa

Nasional demo mahasiswa Demonstrasi Mahasiswa
Kautsar Widya Prabowo • 17 Oktober 2019 02:23
Jakarta: Polri menegaskan menolak aksi massa yang bakal digelar mahasiswa mengatasnamakan BEM Se-Indonesia besok. Renacana aksi menyampaikan pendapat itu dianggap Polri melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum.
 
"Kalau ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat artinya mereka pelaksanaan anarkis, tidak mentaati Pasal 6, akan kami bubarkan. Itu bukan brutal tapi melanggar pidana," kata Kadiv Humas Polri, Irjen M Iqbal di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Menurut Iqbal, kepentingan masyarakat umum menjadi alasan Polda Metro Jaya melarang aksi unjuk rasa pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Terlebih, pelantikan ini disorot sejumlah perwakilan negara sahabat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada hari pelantikan presiden pemimpin negara kepala negara hadir dari penjuru dunia. Tunjukan kita jadi tauladan bagi bangsa lain," katanya.
 
Korps Bhayangkara membantah berusaha membendung aspirasi masyarakat yang dijamin. Kepolisian, klaim Iqbal, selama ini justru selalu mengawal jalannya unjuk rasa.
 
"Polri secara umum sama sekali tidak melarang (demo). Tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ini pernyataan Kadiv Humas Polri punya tugas memelihara masyarakat," tegasnya.
 
Jenderal bintang dua itu meminta masyarakat menelaah kembali UU Nomor 9 yang juga mengatur batasan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 6 disebutkan aksi unjuk rasa dapat menghormati hak orang lain hingga dapat menjaga keutuhan bangsa.
 
Salah satunya, hak dan kebebasan orang lain terhindar dari macet. Kedua menghormati aturan moral yang diakui umum. Ketiga mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
"Keempat menjaga keamanan dan ketetapan umum. Yang kelima paling krusial menjaga keutuhan dan keamanan bangsa," pungkasnya.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif