Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Foro: Medcom.id/Cindy
Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Foro: Medcom.id/Cindy

Pemohon Uji Materi UU KPK Perbaiki Gugatan

Nasional Revisi UU KPK
Cindy • 03 Desember 2019 00:37
Jakarta: Pemohon uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali memperbaiki gugatannya. Perbaikan meliputi aspek legal standing atau kedudukan hukum, dan petitum gugatan bernomor 70/PUU-XVII/2019.
 
Kuasa hukum pemohon, Anang Subaedi, mengatakan ada tiga perbaikan yang diminta majelis hakim pada sidang sebelumnya. Yakni soal kedudukan hukum, kewenangan mahkamah, dan petitum.
 
"Untuk kewenangan mahkamah tidak kami perbaiki karena bagi kami sudah cukup," ucap Anang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anang menjelaskan majelis hakim meminta kejelasan terkait kedudukan hukum pemohon I yang mewakili Universitas Islam Indonesia (UII) dalam perkara tersebut. Tim kuasa hukum pun memberikan bukti berupa surat penugasan dari yayasan UII itu.
 
"Pemohon I adalah Rektor UII untuk mewakili UII di pengadilan. Dan memang ada surat tugas dari pengurus yayasan badan wakaf kepada rektor untuk mewakili di pengadilan, kaitannya dengan pelaksanaan Catur Dharma (perguruan tinggi)," terang Anang.
 
Sementara, lanjut Ananfg, kedudukan hukum pemohon II sebagai dosen atau dekan fakultas hukum UII. Para pemohon menilai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak sesuai materi pembelajaran terkait penyusunan peraturan perundangan.
 
"Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teori sehingga akan membingungkan mahasiswa untuk menyampaikan seperti apa yang paling tepat," kata Anang.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif