Jakarta: Komisi Yudisial (KY) mempersilakan publik melapor ke pihak yang berwenang jika menemukan dugaan pelanggaran etik maupun perilaku hakim. Hal ini menanggapi dugaan pelanggaran dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hitakara.
“Jika ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, silakan dilaporkan saja buat diperiksa,” jelas Juru bicara KY, Miko Ginting, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.
Namun, Miko enggan mengomentari duduk perkara PKPU Hitakara. “Saya tidak mau berkomentar kasus spesifik seperti ini,” kata Miko.
Sebelumnya, kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi mempertanyakan majelis hakim dan hakim pengawas dalam perkara PKPU PT Hitakara di Pengadilan Negeri Surabaya, membiarkan proses peradilan berjalan tidak sehat.
PT Hitakara telah mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Namun, permohonan itu belum mendapat tanggapan. Dia berharap pihak Mahkamah Agung (MA) dan KY segera mengambil tindakan tegas.
“Oleh karenanya kami berharap pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap proses PKPU PT Hitakara, jangan biarkan pelanggaran ini berjalan terus dan semakin blunder,” kata Andi.
Jakarta: Komisi Yudisial (
KY) mempersilakan publik melapor ke pihak yang berwenang jika menemukan dugaan
pelanggaran etik maupun perilaku hakim. Hal ini menanggapi dugaan pelanggaran dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hitakara.
“Jika ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, silakan dilaporkan saja buat diperiksa,” jelas Juru bicara KY, Miko Ginting, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.
Namun, Miko enggan mengomentari duduk perkara PKPU Hitakara. “Saya tidak mau berkomentar kasus spesifik seperti ini,” kata Miko.
Sebelumnya, kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi mempertanyakan majelis hakim dan hakim pengawas dalam perkara PKPU PT Hitakara di Pengadilan Negeri Surabaya, membiarkan proses
peradilan berjalan tidak sehat.
PT Hitakara telah mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Namun, permohonan itu belum mendapat tanggapan. Dia berharap pihak Mahkamah Agung (MA) dan KY segera mengambil tindakan tegas.
“Oleh karenanya kami berharap pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap proses PKPU PT Hitakara, jangan biarkan pelanggaran ini berjalan terus dan semakin blunder,” kata Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
