Jakarta: Kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dibidik sejak Juli 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kasus ini.
"Itu satu kerja penyelidikan yang sudah kita lakukan sejak bulan Juli (2020) itu," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, Minggu, 6 Desember 2020.
Menurut Nawawi, KPK tidak tiba-tiba membidik Juliari. Pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan rasuah itu dibidik, dipelajari, hingga ditemukan kesimpulan ada keterlibatan Juliari.
"Kita sudah memprofiling segala semua pihak yang barangkali ada relevansi dengan potensi munculnya tindak pidana yang kemarin kami sangkakan kepada para tersangka," kata Nawawi.
Baca: Mensos Sudah Bolak-balik Kita Ingatkan
Dia enggan membeberkan secara detail tahapan penyelidikan kala itu. Karena hal tersebut bagian dari pro justitia.
"Ini ada dalam ranah pro justitia yang sifatnya sangat-sangat tertutup gitu," terang Nawawi.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.
Kongkalikong mereka diduga membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.
Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.
Jakarta: Kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (
bansos) sembako covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dibidik sejak Juli 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kasus ini.
"Itu satu kerja penyelidikan yang sudah kita lakukan sejak bulan Juli (2020) itu," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, Minggu, 6 Desember 2020.
Menurut Nawawi, KPK tidak tiba-tiba membidik
Juliari. Pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan rasuah itu dibidik, dipelajari, hingga ditemukan kesimpulan ada keterlibatan Juliari.
"Kita sudah memprofiling segala semua pihak yang barangkali ada relevansi dengan potensi munculnya tindak pidana yang kemarin kami sangkakan kepada para tersangka," kata Nawawi.
Baca: Mensos Sudah Bolak-balik Kita Ingatkan
Dia enggan membeberkan secara detail tahapan penyelidikan kala itu. Karena hal tersebut bagian dari
pro justitia.
"Ini ada dalam ranah pro justitia yang sifatnya sangat-sangat tertutup gitu," terang Nawawi.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.
Kongkalikong mereka diduga membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.
Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
