Kapolri Didesak Copot Kapolres Sumba Barat

Fachri Audhia Hafiez 03 Mei 2018 07:26 WIB
kericuhan
Kapolri Didesak Copot Kapolres Sumba Barat
Aktivis membacakan pernyataan sikap atas tragedi Sumba di Kantor Walhi. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Gusti Maychandra Lesmana. Mereka mengecam kekerasan Polres Sumba Barat yang menewaskan warga lokal.

"Kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Sumba Barat karena tidak serius dalam melakukan pengungkapan kasus," kata perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati di Kantor Eknas WALHI, Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Mei 2018.

Menurut dia, Kapolres Sumba Barat diduga telah menipu. Gusti disebut menghilangkan barang bukti berupa proyektil peluru yang ditemukan di lambung Poroduka, 45, warga Desa Patiala Bawa, Sumba.


Di sisi lain, lanjut Nur, keluarga menyaksikan langsung proses autopsi jenazah dan melihat selongsong peluru bersarang di lambung korban. Sementara itu, Kapolres menyebutkan tidak ada proyektil peluru dan bukan termasuk luka tembak.

"Kapolri segera mengambil tindakan tegas kepada anggota kepolisian yang menggunakan peluru tajam, maupun memerintahkan, dan bertanggung jawab terhadap Korps Brimob untuk ikut turun mengintimidasi warga Desa Patiala Bawa," ujar Nur.

Nur juga mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri terkait dengan keterlibatan kepolisian dalam pengamanan investasi. Jokowi harus menindak penggunaan kekerasan dalam konflik agraria.

"Presiden Jokowi juga segera membentuk tim independen untuk menyelidiki dan mengungkapkan kasus penembakan di pesisir Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, yang menewaskan seorang warga," ujar Nur.

Pemerintah perlu menjamin keterbukaan proses penyelidikan. Dengan begitu, kasus serupa tak berulang. 

Presiden Jokowi diminta segera mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap pembelajaran lingkungan hidup dan pejuang agraria. Ini akan selaras dengan keberadaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca: Seorang Warga Tewas Akibat Kericuhan di Sumba Barat

Nur juga mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengoreksi kebijakan penggunaan aparat kepolisian dan pendekatan kekerasan bagi kepentingan investasi. "Terkait dengan konflik agraria, kamu meminta kepala BPN Kabupaten Sumba Barat dicopot dari jabatannya dan diperiksa tersendiri."

Dia menilai kepala BPN Kabupaten Sumba tetap memaksakan pengukuran lahan yang melibatkan aparat keamanan bersenjata lengkap. Akibatnya, penembakan dan tindakan kekerasan yang membuat warga tewas dan puluhan lainnya terluka terjadi.

Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole juga dinilai bertanggung jawab atas peristiwa itu. Agustinus dianggap tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya dan gagal mengantisipasi konflik agraria.

"Kami juga mendesak pemerintah segera menghentikan operasi PT Sutra Marosi yang tetap memaksa untuk melakukan pengukuran lahan di pesisir pantai Marosi, Sumba," tukas Nur.

Sebelumnya, Poroduka tewas terkena timah panas saat menghalau aparat keamanan bersenjata mengukur lahan 200 hektare yang tersebar dalam tujuh bidang di pesisir Pantai Marosi, Sumba Barat. Seorang lainnya, Matiduka, ditembak di kedua kaki. Sementara itu, 10 orang lainnya jadi korban kekerasan aparat Polres Sumba Barat.



(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id