medcom.id, Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut satu tahun pemerintahan Jokowi-JK mengecewakan. Sebagai Kepala Negara, Jokowi dianggap tak menjalankan janji kampanyenya, yang ingin membuat pemerintahan bebas dari tindak korupsi.
Pukat UGM mencatat, ada sembilan janji Presiden Jokowi soal agenda pemberantasan korupsi. Di antara sembilan itu, agenda memperkuat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urung terlaksana.
"Agenda pemberantasan korupsi hancur lebur. Tidak ada capaian membanggakan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK," ujar Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril dalam konferensi persnya, di Yogyakarta, Kamis (22/10/2015).
Peneliti Pukat UGM, Fariz Fachryan memaparkan agenda memperkuat KPK justru mendapat ganjalan. Yakni munculnya RUU tentang KPK. Belum lagi adanya RUU KUHP dan KUHAP, hingga remisi bagi koruptor.
Menurut Fariz, munculnya upaya pelemahan KPK disebabkan institusi antirasywah dianggap lebih menonjol dibanding lembaga hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian. "Harusnya mendukung kejaksaan dan kepolisian tanpa harus melemahkan KPK. Bahkan, Presiden Jokowi sangat minim tampil ke publik dalam agenda pemberantasan korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Zaenurrohman yang juga peneliti Pukat UGM, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi lebih buruk dibanding era Presiden SBY. Menurutnya, pemerintah dan DPR hingga kini malah belum menghasilkan UU yang berkaitan rakyat.
"Undang-undang yang sudah disahkan hanya berkaitan kepentingan politik," katanya.
Meski begitu, satu tahun pemerintahan awal memang bukan menjadi tolok ukur keseluruhan. Ia berharap, dalam empat tahun ke depan, pemerintah bisa lebih baik dan Presiden Jokowi bisa lebih bersikap tegas untuk merealisasikan janji-janji kampanye.
medcom.id, Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut satu tahun pemerintahan Jokowi-JK mengecewakan. Sebagai Kepala Negara, Jokowi dianggap tak menjalankan janji kampanyenya, yang ingin membuat pemerintahan bebas dari tindak korupsi.
Pukat UGM mencatat, ada sembilan janji Presiden Jokowi soal agenda pemberantasan korupsi. Di antara sembilan itu, agenda memperkuat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urung terlaksana.
"Agenda pemberantasan korupsi hancur lebur. Tidak ada capaian membanggakan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK," ujar Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril dalam konferensi persnya, di Yogyakarta, Kamis (22/10/2015).
Peneliti Pukat UGM, Fariz Fachryan memaparkan agenda memperkuat KPK justru mendapat ganjalan. Yakni munculnya RUU tentang KPK. Belum lagi adanya RUU KUHP dan KUHAP, hingga remisi bagi koruptor.
Menurut Fariz, munculnya upaya pelemahan KPK disebabkan institusi antirasywah dianggap lebih menonjol dibanding lembaga hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian. "Harusnya mendukung kejaksaan dan kepolisian tanpa harus melemahkan KPK. Bahkan, Presiden Jokowi sangat minim tampil ke publik dalam agenda pemberantasan korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Zaenurrohman yang juga peneliti Pukat UGM, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi lebih buruk dibanding era Presiden SBY. Menurutnya, pemerintah dan DPR hingga kini malah belum menghasilkan UU yang berkaitan rakyat.
"Undang-undang yang sudah disahkan hanya berkaitan kepentingan politik," katanya.
Meski begitu, satu tahun pemerintahan awal memang bukan menjadi tolok ukur keseluruhan. Ia berharap, dalam empat tahun ke depan, pemerintah bisa lebih baik dan Presiden Jokowi bisa lebih bersikap tegas untuk merealisasikan janji-janji kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAN)
