medcom.id, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menyebut pengawasan terhadap hakim sudah dilakukan secara maksimal. Para hakim diawasi oleh Badan Pengawas (Bawas).
Selain pengawasan dari Bawas, hakim juga diawasi oleh Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masyarakat.
"Akses masyarakat untuk melapor juga sudah diatur sedemikian rupa, melalui SMS atau whatsapp," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu 25 Februari 2017.
MA telah memecat sekitar 20 hakim nakal dalam kurun periode 2000-an hingga sekarang. Angka tersebut terbilang banyak bila dibandingkan dengan negara lain.
"Dibandingkan dengan Jepang yang sekian ratus tahun tidak ada hakim yang dipecat seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, Hatta Ali berkomitmen menjadikan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu lebih baik. Hatta akan meningkatkan pengawasan pengadilan. Mengingat banyak pejabat pengadilan terlibat kasus suap, bahkan terjaring operasi tangkap tangan.
"Tetapi kita tidak boleh putus asa, justru memberi semangat untuk lebih meningkatkan masalah pengawasan, penertiban penyimpangan oleh pejabat pengadilan," ujar Hatta.
Untuk memaksimalkan pengawasan, penyamaran masih menjadi pilihan utama. Menurutnya, penyamaran lebih efektif untuk mengetahui masih ada atau tidak praktik pungli di lembaga peradilan.
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menyebut pengawasan terhadap hakim sudah dilakukan secara maksimal. Para hakim diawasi oleh Badan Pengawas (Bawas).
Selain pengawasan dari Bawas, hakim juga diawasi oleh Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masyarakat.
"Akses masyarakat untuk melapor juga sudah diatur sedemikian rupa, melalui SMS atau whatsapp," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu 25 Februari 2017.
MA telah memecat sekitar 20 hakim nakal dalam kurun periode 2000-an hingga sekarang. Angka tersebut terbilang banyak bila dibandingkan dengan negara lain.
"Dibandingkan dengan Jepang yang sekian ratus tahun tidak ada hakim yang dipecat seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, Hatta Ali berkomitmen menjadikan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu lebih baik. Hatta akan meningkatkan pengawasan pengadilan. Mengingat banyak pejabat pengadilan terlibat kasus suap, bahkan terjaring operasi tangkap tangan.
"Tetapi kita tidak boleh putus asa, justru memberi semangat untuk lebih meningkatkan masalah pengawasan, penertiban penyimpangan oleh pejabat pengadilan," ujar Hatta.
Untuk memaksimalkan pengawasan, penyamaran masih menjadi pilihan utama. Menurutnya, penyamaran lebih efektif untuk mengetahui masih ada atau tidak praktik pungli di lembaga peradilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
