medcom.id, Jakarta: Wacana pembentukan Badan Pengawas Lembaga Pemasyarakatan muncul menyusul berulah kembalinya terpidana Gayus Tambunan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menolak keras wacana itu.
"Negeri ini terlalu banyak badan, terlalu banyak komisi. Ada persoalan, latah bikin badan, akhirnya enggak ada gunanya, ngabisin anggaran. Enggak usahlah bikin-bikin yang enggak terlalu penting," kata Ria di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Sebenarnya, kata Ria, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah ada Inspektorat Jenderal yang bertugas mengawasi. Inilah yang harusnya dimaksimalkan fungsinya.
Inspektorat Jenderal harus mau membuka mata dan telinga. Mereka juga harus kompak dan satu kata serta perbuatan.
"Tegas saja, tidak ada kongkalikong!" tukasnya.
Merujuk pada kasus Gayus, tambah Ria, bisa dilihat betapa besar kemungkinan petugas bermain dengan izin keluar Gayus. Meski yakin izin menghadiri sidang cerai pada 9 September pasti benar, Ria menduga tetap ada kejanggalan dalam prosedur.
"Coba cek, apakah Kalapas tidak menerima sesuatu. Kalau tidak, yang mengantar apakah tidak diberikan uang rokok dan lain-lain. Saya minta diperiksa apakah itu murni perjalanan untuk sidang?" pungkas Ria.
medcom.id, Jakarta: Wacana pembentukan Badan Pengawas Lembaga Pemasyarakatan muncul menyusul berulah kembalinya terpidana Gayus Tambunan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menolak keras wacana itu.
"Negeri ini terlalu banyak badan, terlalu banyak komisi. Ada persoalan, latah bikin badan, akhirnya enggak ada gunanya, ngabisin anggaran. Enggak usahlah bikin-bikin yang enggak terlalu penting," kata Ria di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Sebenarnya, kata Ria, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah ada Inspektorat Jenderal yang bertugas mengawasi. Inilah yang harusnya dimaksimalkan fungsinya.
Inspektorat Jenderal harus mau membuka mata dan telinga. Mereka juga harus kompak dan satu kata serta perbuatan.
"Tegas saja, tidak ada kongkalikong!" tukasnya.
Merujuk pada kasus Gayus, tambah Ria, bisa dilihat betapa besar kemungkinan petugas bermain dengan izin keluar Gayus. Meski yakin izin menghadiri sidang cerai pada 9 September pasti benar, Ria menduga tetap ada kejanggalan dalam prosedur.
"Coba cek, apakah Kalapas tidak menerima sesuatu. Kalau tidak, yang mengantar apakah tidak diberikan uang rokok dan lain-lain. Saya minta diperiksa apakah itu murni perjalanan untuk sidang?" pungkas Ria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
