KPK: Jangan Sampai Ada Pihak Membantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Bantuan terhadap buronan melanggar hukum. "Jangan sampai ada pihak pihak yang mencoba melindungi oknum atau bahkan tersangka yang dicari oleh aparat penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022. Alex mengingatkan soal aturan hukum bagi pihak yang membantu buronan kabur. Tindakan itu masuk dalam upaya perintangan penyidikan. Ultimatum tidak adanya perintangan penyidikan ini berlaku untuk semua pihak termasuk penegak hukum. KPK menegaskan bakal memproses hukum semua pihak yang membantu pelarian Ricky. Buktinya, empat anggota Polisi di Papua diproses hukum karena diduga membantu Ricky kabur. "Yang dari Kepolisian ada empat orang kan sudah ditahan ya, membantu yang bersangkutan (Ricky) menyeberang ke Papua Nugini," kata Alex.   KPK menyebut ada campur tangan anggota TNI dalam pelarian Ricky Ham Pagawak ke Papua Nugini. Anggota TNI itu bakal diperiksa Lembaga Antikorupsi.   "Saat ini, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI (Jenderal Dudung Abdurachman) untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 1 Agustus 2022.   Ali enggan memerinci identitas anggota TNI itu. Pihak TNI diharapkan membantu KPK untuk mempermudah pemeriksaan anggotanya.   Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Dia menjadi buronan karena mangkir dalam pemanggilan penyidik KPK. Ricky diduga kabur ke Papua Nugini.