Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin/Medcom.id/Rizky
Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin/Medcom.id/Rizky

Kasus Ade Yasin, KPK Usut Pengumpulan Uang dari SKPD Bogor

Fachri Audhia Hafiez • 19 Mei 2022 10:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengumpulan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, untuk diberikan ke tim pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengusutan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin.
 
"Dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD yang menjadi objek audit oleh tersangka ATM (pegawai BPK Anthon Merdiansyah) bersama tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Pengusutan melalui sembilan saksi yang diperiksa pada Rabu, 18 Mei 2022. Mereka ialah Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Bogor, Unu; pegawai RSUD Cibinong, Sapto Aji Eko; Kasubbid Gaji BPKAD Kabupaten Bogor, Ferry Syafari; Kabid AKTI BPKAD Kabupaten Bogor, Wiwin Yeti Heriwati; dan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Khairul Amarullah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bongkar Suap Ade Yasin, KPK Panggil 9 Saksi
 
Kemudian, Kabid Aset BPKAD Kabupaten Bogor, WR Pelitawan; Kasubbag Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor, Rizki Setiawan; dan staf bagian perlengkapan Kabupaten Bogor, Ridwan alias Awok. Kemudian, Kasubag Kesra Setda Kabupaten Bogor, Iip.
 
Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.
 
Sebanyak empat tersangka pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik. Ade Yasin juga dijadikan tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif