Penegakan Hukum di KPK Diklaim Sesuai Koridor

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah bekerja sesuai koridor hukum. Lembaga Antirasuah bahkan bertanggung jawab atas penengakan hukum dan pemberantasan praktik rasuah yang dilakukan selama ini. "Untuk itu KPK selalu memastikan penegakan hukum oleh KPK selalu dalam koridor hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 September 2020. Di sisi lain, KPK mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah praktik rasuah. KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan dalam memberangus korupsi baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Baca: KPK Temukan Pengembang Tak Patuh di Tangerang Raya Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengultimatum para penegak hukum, termasuk kejaksaan, agar tidak terjebak praktik buruk di bidang hukum. Sebab, stigma buruk terus melekat di masyarakat terhadap aparat penegak hukum. "Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden (Joko Widodo) tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud di Jakarta, Rabu, 16 September 2020. Pesan ini disampaikan Mahfud dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung yang diselenggarakan secara daring. Rakernis dihadiri 626 peserta, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, dan petinggi Korps Adhyaksa lainnya.