Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi anggota Laode M. Syarief, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata hadir dalam RDP di Gedung Nusantara II, Selasa (14/6/2016)-- MI/Susanto
Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi anggota Laode M. Syarief, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata hadir dalam RDP di Gedung Nusantara II, Selasa (14/6/2016)-- MI/Susanto

Sampaikan Hasil Penyelidikan Sumber Waras, KPK: daripada Ditanya Kiri Kanan

Al Abrar • 14 Juni 2016 12:39
Metrovnews.com, Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan sementara tentang kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. KPK juga dijadwalkan akan menjelaskan terkait anggaran 2017.
 
"Tentang anggaran 2017 untuk apa. Ini juga ada berapa pertanyaan, antara lain itu (Sumber Waras) ya nanti dijawablah," kata Ketua KPK Agus Rahardjo sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (14/6/2016).
 
Saat ditanya alasan KPK menyampaikan hasil penyelidikannya ke DPR, Agus menjawab singkat. "Daripada ditanya kiri kanan, mendingan di DPR-lah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa kedatangan KPK ke DPR utamanya untuk membahas anggaran tahun 2017 bagi KPK. Selain itu, akan dibahas pula soal perkembangan kinerja pimpinan KPK periode yang baru.
 
"Tidak secara khusus (membahas) soal Sumber Waras, ada hal-hal lain yang dibicarakan," jelas Bambang.
 
Sampaikan Hasil Penyelidikan Sumber Waras, KPK: daripada Ditanya Kiri Kanan
Ketua KPK Agus Rahardjo hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta -- MI/Susanto
 
Terkait kasus Sumber Waras, lanjut politikus Golkar itu, Komisi III DPR tentu akan menanyakannya. Sebab, Komisi III sempat menerima laporan dari masyarakat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sumber Waras.
 
"Kan memang temuan BPK menampilkan adanya kerugian negara. Kita lihat, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," ucapnya.
 
Kasus ini mencuat ketika BPK menemukan adanya perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir, hal ini merugikan negara sebanyak Rp191 miliar.
 
BPK kemudian memberikan hasil audit investigasi terkait pembelian lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI kepada KPK. Lembaga Antirasuah juga sudah memeriksa beberapa orang terkait penyelidikan ini, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan