NasDem Nilai Laporan Rizal Ramli Mengada-ada

Lukman Diah Sari, Whisnu Mardiansyah 16 Oktober 2018 20:10 WIB
partai nasdemrizal ramli
NasDem Nilai Laporan Rizal Ramli Mengada-ada
Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli. ANT/Aprilio AKbar.
Jakarta: Sekretaris Jenderal NasDem Johnny Plate menilai tindakan Rizal Ramli melaporkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri mengada-ada. Laporan itu dinilai tak berdasar.

"Mengada-ada itu," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Johnny mengaku belum mengetahui laporan yang dilayangkan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu. Ia menduga laporan itu berkaitan dengan laporan yang dilakukan Partai NasDem sebelumnya.


"Melalui kuasa hukumnya Pak Surya Paloh sudah menuntut itu di Bareskrim, tolong diperiksa di sana dengan baik," katanya.

Johnny menyebut masalah antara Rizal Ramli dan Surya Paloh sejatinya bisa diselesaikan baik-baik. Masalah ini selesai jika Rizal meminta maaf atas komentarnya di salah satu stasiun televisi swasta.

"Sudah diminta permohonan maaf, kalau dilakukan permohonan, selesai masalahnya. Tapi sejauh ini enggak mau kan merasa benar saja," jelas Sekjen Partai NasDem itu.

Rizal Ramli melaporkan Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal merasa nama baiknya dicemarkan Badan Advokasi Hukum Partai NasDem.

"Lawyer-lawyer yang mengaku atas NasDem mengatakan bahwa kami merusak nama baik NasDem, padahal tidak pernah ada satu hal pun di televisi ataupun di media kami menyebut nama NasDem. Jadi tuntutan dari NasDem itu salah arah, salah orang, salah alamat," kata Rizal di Bareskrim Polri, Jakarta.

Rizal mengaku tak pernah menyebut kata-kata tak patut terhadap Surya Paloh. Rizal menyatakan hanya memaparkan informasi terkait impor beras dan perekonomian Indonesia yang tak terkendali.

"Yang ada penjelasan tentang impor pangan yang ugal-ugalan, yang merugikan petani dan rakyat kita," jelas dia.

Alasan ini membuat Rizal melaporkan balik Surya Paloh. Rizal menuntut Ketua Umum Partai NasDem itu sebesar Rp1 triliun.

Laporan itu bernomor LP/B/1309/X/2018/BARESKRIM tanggal 16 Oktober 2018 dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/1072/2018/BARESKRIM.

Adapun pasal yang akan disangkakan adalah, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP 27 ayat 3 jto Pasal 45 Ayat 3, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id