Dua Bidang Tanah Bupati Labuhanbatu Disita

Juven Martua Sitompul 05 November 2018 11:49 WIB
ott kpk
Dua Bidang Tanah Bupati Labuhanbatu Disita
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua bidang tanah milik Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Diduga, dua bidang tanah yang berlokasi di Labuhanbatu itu berkaitan dengan kasus suap proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

"Tim menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka PH (Pangonal Harahap) terkait penanganan perkara dugaan suap terhadap yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Tak hanya dua bidang tanah, KPK juga menyita sejumlah aset lain milik Pangonal yakni dua unit ruko di Medan. Penyitaaan dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian ganti rugi kepada negara.


Mengingat, dugaan penerimaan suap terkait proyek di Labuhanbatu cukup besar yakni Rp50 miliar. "KPK telah memasang plang penyitaan di sejumlah lokasi tersebut," ujarnya.

Febri menyatakan pihaknya masih akan terus menggali informasi aset-aset milik Pangonal yang diduga telah disamarkan. Masyarakat, kata dia, bisa melapor kepada KPK jika memiliki informasi soal aset milik Pangonal tersebut.

Informasi bisa disampaikan langsung ke Gedung KPK Jakarta, atau menghubungi telepon (021) 25578300 atau melalui sms ke nomor 0811959575 dan bisa juga melalui e-mail ke pengaduan@kpk.go.id.

(Baca juga: KPK Lacak Aset Bupati Labuhanbatu)

KPK sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ketiga tersangka itu yakni Bupati Labuhanbatu Panganol Harahap, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Syahputra dan pihak swasta, Umar Ritonga.

Dalam kasus ini, Panganol diduga telah menerima suap dari Effendy Syahputra berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018. Namun, usai melakukan pengembangan, penyidik kembali menetapkan Thamrin Ritonga (TR), orang kepercayaan Pangonal sebagai tersangka.

Thamrin diduga menerima uang dari Effendy. Thamrin juga sebagai penghubung Pangonal kepada Effendy, di mana uang sebanyak Rp500 juta dari Effendy diserahkan ke Pangonal melalui Thamrin pada 17 Juli 2018. Thamrin pun diduga mengkoordinir proyek di Labuhanbatu.

Atas perbuatannya, Pangonal, Umar dan Thamrin sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Effendy selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id