KPK Minta Sidang Praperadilan Irwandi Yusuf Diundur
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY). Sidang gugatan praperadilan mantan kombatan GAM itu diminta ditunda hingga 16 Oktober 2018.

"Karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin, KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama tujuh hari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.

Meski begitu, Febri memastikan pihaknya telah membaca sebagaian surat gugatan Irwandi. Intinya, Irwandi meminta statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) digugurkan.


KPK menghargai proses hukum yang ditempuh Irwandi. Lembaga Antirasuah akan mendengarkan seluruh permohonan Irwandi pada persidangan Selasa, 16 Oktober 2018 nanti.

"Justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan," ujar dia. 

Febri memastikan pihaknya juga telah menyiapkan jawaban atas gugatan Irwandi. Bahkan, seluruh bukti kuat keterlibatan orang nomor satu di Aceh itu akan dibeberkan dalam sidang.

"Bahkan KPK telah menetapkan tersangka (Irwandi) pada kasus lain, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat (Gubernur) sejumlah sekitar Rp32 miliar," pungkas Febri.

(Baca juga: KPK Sita Rp4,3 Miliar dari Gubernur Aceh)

Irwandi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Pert‎ama, kombatan GAM ini menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dia diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Pada kasus kedua‎, Irwandi diduga menerima gratifikasi bersama orang kepercayaannya Izil Azhar sebesar Rp32 Miliar. Gratifikasi itu berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Atas kasus suap DOKA, Irwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terkait kasus gratifikasi, Irwandi dan Izil disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan‎ UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id