Gedung KPK. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Gedung KPK. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

ICW: Pegawai KPK dalam Bahaya

Nasional pelemahan kpk pimpinan kpk
Muhammad Syahrul Ramadhan • 11 April 2019 06:31
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirim sinyal lampu kuning atas banyaknya insiden terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah genap dua tahun kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum juga terungkap.
 
Teranyar, sebanyak 118 penyelidik dan penyidik KPK membubuhkan tanda tangan di atas petisi kepada pimpinan atas banyaknya hambatan pengusutan terhadap perkara. ICW berpendapat perlu ada mekanisme internal kelembagaan untuk memitigasi risiko bagi para ujung tombak pemberantasan korupsi ini.
 
"Juga untuk menanggulangi ancaman-ancaman di kemudian hari," kata Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah, di kantornya, Rabu, 10 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini berkaca pada masih banyaknya kriminalisasi dan ancaman yang dialamatkan kepada pegiat antikorupsi. Sejumlah aturan yang ada, kata Wana, masih belum mampu melindungi para pegiat antikorupsi dari upaya kriminalisasi hingga pembunuhan.
 
Sejumlah aturan itu antara lain:
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 
"Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) secara bersama perlu merumuskan ulang rencana membuat UU mengenai Pembela HAM," kata Wana.
 
ICW mencatat, sejak 1996 hingga 2019, ada 91 kasus kekerasan dan kriminalisasi kepada pegiat antikorupsi. Dari puluhan kasus tersebut jatuh korban sebanyak 115 orang. Korban terbanyak adalah aktivis, yakni 49 orang. Disusul masyarakat yang berperan sebagai whistleblower, yakni 16 orang.
 
Berdasarkan peta ancaman, yang paling banyak didapatkan pegiat antikorupsi yakni ancaman kriminalisasi sebanyak 57 orang. Kemudian, kekerasan 47 orang dan kekerasan terkait jabatan sebanyak 9 orang. Untuk kombinasi kriminalisasi hukum disertai ancaman kekerasan sebanyak 5 orang.
 
Baca: Petisi Pegawai Penindakan KPK buat Pimpinan
 
Akhir Maret lalu, ratusan penyidik dan penyelidik KPK meneken petisi untuk kelima pimpinan. Petisi ini berkaitan dengan keluhan pegawai KPK atas hambatan-hambatan pengusutan sebuah perkara.
 
"Tadi saya sudah pastikan bahwa memang ada sejumlah masukan, saran, dan juga permintaan dari para pegawai KPK yang bekerja di bidang penindakan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.
 
Dalam petisi itu, ada lima poin yang menjadi tuntutan para pegawai KPK di bagian penindakan agar ditanggapi secara serius oleh kelima pimpinan. Petisi itu diberi berjudul 'Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus'.
 
Menurut Febri, petisi ini merupakan hal yang wajar terjadi di Lembaga Antirasuah. Dia menyebut tuntutan dari penyidik dan penyelidik melalui petisi merupakan konsep komunikasi egaliter.
 
Lembaga Antirasuah tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut. Pimpinan KPK, kata Febri, segera mengagendakan pertemuan untuk duduk bersama membahas persoalan-persoalan yang dikeluhkan para pegawai tersebut.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif