Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan bakal terus melanjutkan masa tugasnya hingga selesai. Masa bakti pimpinan KPK jilid IV berakhir pada Desember 2019.
Sikap Basaria berbeda dengan keputusan Ketua KPK Agus Rahardjo serta dua wakil ketua lainnya: Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Ketiganya memilih menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.
“Harus meneruskan tanggung jawab sampai Desember nanti,” kata Basaria kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.
Tiga komisioner Lembaga Antirasuah mundur memprotes Jokowi karena mendukung sejumlah poin draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan ini disampaikan Agus, Saut dan Laode di Gedung KPK pada Jumat, 13 September 2019.
Sementara itu, Jokowi tidak menyetujui sebagian usulan DPR dalam revisi UU KPK. Dia tak ingin KPK diperlemah.
Poin yang ditolak Jokowi antara lain kewenangan KPK dalam penyadapan. Menurut Jokowi, KPK tidak perlu meminta izin ke pengadilan untuk menyadap. KPK cukup meminta izin ke Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.
Kepala Negara juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik bisa dari unsur aparatur sipil negara (ASN), pegawai KPK, maupun instansi lainnya.
Selanjutnya, Jokowi menolak jika KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Selama ini, sistem penuntutan KPK dinilai sudah berjalan dengan baik sehingga tidak perlu diubah.
Terakhir, Jokowi tidak sepakat pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikeluarkan KPK dan diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. LHKPN tetap harus diurus KPK.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Zker1zPK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan bakal terus melanjutkan masa tugasnya hingga selesai. Masa bakti pimpinan KPK jilid IV berakhir pada Desember 2019.
Sikap Basaria berbeda dengan keputusan Ketua KPK Agus Rahardjo serta dua wakil ketua lainnya: Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Ketiganya memilih menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.
“Harus meneruskan tanggung jawab sampai Desember nanti,” kata Basaria kepada
Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.
Tiga komisioner Lembaga Antirasuah mundur memprotes Jokowi karena mendukung sejumlah poin draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan ini disampaikan Agus, Saut dan Laode di Gedung KPK pada Jumat, 13 September 2019.
Sementara itu, Jokowi tidak menyetujui sebagian usulan DPR dalam revisi UU KPK. Dia tak ingin KPK diperlemah.
Poin yang ditolak Jokowi antara lain kewenangan KPK dalam penyadapan. Menurut Jokowi, KPK tidak perlu meminta izin ke pengadilan untuk menyadap. KPK cukup meminta izin ke
Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.
Kepala Negara juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik bisa dari unsur aparatur sipil negara (ASN), pegawai KPK, maupun instansi lainnya.
Selanjutnya, Jokowi menolak jika KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Selama ini, sistem penuntutan KPK dinilai sudah berjalan dengan baik sehingga tidak perlu diubah.
Terakhir, Jokowi tidak sepakat pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikeluarkan KPK dan diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. LHKPN tetap harus diurus KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
