Lukman Hakim Saifuddin. Medcom.id/ Fachri Audhia Hafiez,
Lukman Hakim Saifuddin. Medcom.id/ Fachri Audhia Hafiez,

Eks Menag dan Gubernur Jatim Bakal Dihadirkan di Sidang Romy

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 14 November 2019 03:01
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterangan saksi-saksi dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy). Para saksi di antaranya adalah mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.
 
Majelis Hakim Fahzal Hendri mewanti-wanti agar JPU dapat menginformasikan kepada dua saksi tersebut untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Mengingat dari kedua saksi memiliki kesibukan masing-masing.
 
"Orang-orang sibuk perlu dikonfirmasi dan juga dikasih taulah," ujar Hakin Fahzal saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Romy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim Fahzal juga meminta JPU dapat menginformasikan terlebih dahulu kepada majelis hakim dan penasehat hukum ketika hendak menghadirkan dua saksi tersebut. Meskipun tidak ada peraturan yang mengharuskan JPU memberikan informasi kehadiran saksi.
 
"Tolong sampaikan kalau eks menteri mau dihadirkan sampaikan dulu, termasuk Gubernur Jawa Timur itu. sampaikan ke penasehat hukum biar tahu gitu," tutur Fahzal.
 
Namun, JPU belum dapat menyampaikan secara pasti dua pejabat negara itu akan bersidang pada hari apa."Sidang kita tunda minggu depan hari yang sama hari rabu lagi 20 November 2019, tetap jam 10," pungkas Hakim Fahzal.
 
Dalam kasus ini, Romy didakwa menerima suap Rp325 juta dari Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi, Rp91,4 juta. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
 
Suap diterima eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.
 
Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif