medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruuption Watch (ICW) menilai pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon Kapolri, sebuah tradisi baru yang baik.
Sebab, hal ini dapat memunculkan Kapolri yang tidak bermasalah dan berpotensi menimbulkan masalah. "Jadi, menurut saya, ini ada tradisi baru yang sangat baik, karena kita mengharapkan, Institusi penegak hukum di Indonesia ini semakin kuat," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015).
Agus berharap, baik kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak mampu berkoordinasi bersama dalam memberantas korupsi. "Bukan ribut satu sama lain, karena musuh kita kan koruptor, bukan penegak hukum yang lain," imbuh Agus.
Agus menjelaskan, muncul kerisauan terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan yang seharusnya diterima. Selain itu, masih banyak pula rekam jejak calon kapolri yang publik tidak ketahui.
"Terkait (Rekening gendut) Kita tidak bisa sebutkan nama karena itu sangat sensitif. Ada beberapa yang akan kita sampaikan, nanti akan kita sampaikan ke KPK. Tidak bisa bisa disebutkan siapa," ujar Agus.
Selanjutnya, ICW berencana akan mendatangi KPK dan PPATK untuk menyampaikan informasi yang penting terkait nama-nama calon Kapolri yang ada. "Tapi, paling tidak, proses seleksinya kita tekankan, agar Jokowi bisa benar-benar komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tukas Agus.
Agus mengharapkan adanya koordinasi yang kuat dalam proses seleksi Kapolri yang akan dilakukan mendatang ini. Hal ini dilakukan supaya mendapat sosok Kapolri yang tidak bermasalah karena Polri merupakan institusi penegak hukum, yang punya jaringan sampai ke level kabupaten atau kota untuk kewenangan memberantas korupsi.
"Jadi, saya pikir kita harus memilih orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang baik, kepemimpinan yang bagus dan tidak tebang pilih. Artinya, tidak hanya memperhatikan eksternal, tapi juga internal," pungkas Agus.
Sebelumnya, beberapa jendral polisi bintang tiga dan dua yang masuk dalam bursa calon Kapolri seperti, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjem Badroeddin Haiti, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyanto. Diluar nama-nama itu juga beredar sejumlah nama lainnya.
Kapolri Jendral Pol Sutarman pada awal tahun 2015 akan memasuki masa pensiun. Dengan demikian dalam waktu dekat akan ada proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri definitif.
medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruuption Watch (ICW) menilai pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan calon Kapolri, sebuah tradisi baru yang baik.
Sebab, hal ini dapat memunculkan Kapolri yang tidak bermasalah dan berpotensi menimbulkan masalah. "Jadi, menurut saya, ini ada tradisi baru yang sangat baik, karena kita mengharapkan, Institusi penegak hukum di Indonesia ini semakin kuat," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015).
Agus berharap, baik kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak mampu berkoordinasi bersama dalam memberantas korupsi. "Bukan ribut satu sama lain, karena musuh kita kan koruptor, bukan penegak hukum yang lain," imbuh Agus.
Agus menjelaskan, muncul kerisauan terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan yang seharusnya diterima. Selain itu, masih banyak pula rekam jejak calon kapolri yang publik tidak ketahui.
"Terkait (Rekening gendut) Kita tidak bisa sebutkan nama karena itu sangat sensitif. Ada beberapa yang akan kita sampaikan, nanti akan kita sampaikan ke KPK. Tidak bisa bisa disebutkan siapa," ujar Agus.
Selanjutnya, ICW berencana akan mendatangi KPK dan PPATK untuk menyampaikan informasi yang penting terkait nama-nama calon Kapolri yang ada. "Tapi, paling tidak, proses seleksinya kita tekankan, agar Jokowi bisa benar-benar komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tukas Agus.
Agus mengharapkan adanya koordinasi yang kuat dalam proses seleksi Kapolri yang akan dilakukan mendatang ini. Hal ini dilakukan supaya mendapat sosok Kapolri yang tidak bermasalah karena Polri merupakan institusi penegak hukum, yang punya jaringan sampai ke level kabupaten atau kota untuk kewenangan memberantas korupsi.
"Jadi, saya pikir kita harus memilih orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang baik, kepemimpinan yang bagus dan tidak tebang pilih. Artinya, tidak hanya memperhatikan eksternal, tapi juga internal," pungkas Agus.
Sebelumnya, beberapa jendral polisi bintang tiga dan dua yang masuk dalam bursa calon Kapolri seperti, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjem Badroeddin Haiti, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyanto. Diluar nama-nama itu juga beredar sejumlah nama lainnya.
Kapolri Jendral Pol Sutarman pada awal tahun 2015 akan memasuki masa pensiun. Dengan demikian dalam waktu dekat akan ada proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri definitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
