Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Kerja sama itu dibutuhkan guna menelusuri aliran dana.
"KPK juga ada bersinergi kerja sama dengan PPATK, karena ini kan tadi dugaannya ada melalui juga transaksi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023.
Ali enggan menyebut transaksi keuangan yang dicurigai terkait skandal pungli di rutan KPK. Dia menyebut polemik tersebut rumit.
"Memang ini kelihatannya lebih kompleks sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan proses penyelidikan ini," tegas Ali.
Dewas KPK mengungkap ada pungutan liar di dalam rutan yang dikelola Lembaga Antirasuah. Puluhan pegawai itu diyakini terlibat.
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Juni 2023.
Syamsuddin enggan memerinci total pastinya. Masyarakat diminta bersabar dan menyerahkan KPK melakukan penyelidikan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK) mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Kerja sama itu dibutuhkan guna menelusuri aliran dana.
"KPK juga ada bersinergi kerja sama dengan PPATK, karena ini kan tadi dugaannya ada melalui juga transaksi," kata juru bicara bidang penindakan
KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023.
Ali enggan menyebut transaksi keuangan yang dicurigai terkait skandal
pungli di rutan KPK. Dia menyebut polemik tersebut rumit.
"Memang ini kelihatannya lebih kompleks sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan proses penyelidikan ini," tegas Ali.
Dewas KPK mengungkap ada pungutan liar di dalam
rutan yang dikelola Lembaga Antirasuah. Puluhan pegawai itu diyakini terlibat.
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Juni 2023.
Syamsuddin enggan memerinci total pastinya. Masyarakat diminta bersabar dan menyerahkan KPK melakukan penyelidikan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
