Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun. Aset yang perlu mendapat perlindungan, antara lain Monumen Nasional (Monas), kawasan Semanggi, dan Gedung Veteran.
"Kami juga berharap agar KPK dapat mendampingi terkait upaya penertiban dan pemulihan aset negara dan aset Kemensetneg lainnya," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama dalam rilis pers KPK, Rabu, 16 September 2020.
Setya memerinci nilai aset Kemensetneg per Selasa, 15 September 2020. Antara lain, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK senilai Rp347,8 Triliun.
Kemudian BLU PPK Kemayoran senilai Rp143,4 Triliun, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) senilai Rp10,2 Triliun, dan Gedung Granada (Veteran) Semanggi senilai Rp2 Triliun.
"Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemensetneg karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi," kata Setya.
Baca: Aset Negara Perlu Dioptimalkan Agar Lebih Produktif
Kendala yang dihadapi Kemensetneg dalam pengelolaan aset adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan pemanfaatan aset seperti GBK, Kemayoran, dan TMII, belum optimal menyumbang pemasukan keuangan negara. Kemensetneg merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjadi perhatian KPK.
"Karenanya, KPK akan melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara," ujar Asep.
Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun. Aset yang perlu mendapat perlindungan, antara lain Monumen Nasional (Monas), kawasan Semanggi, dan Gedung Veteran.
"Kami juga berharap agar KPK dapat mendampingi terkait upaya penertiban dan pemulihan aset negara dan aset Kemensetneg lainnya," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama dalam rilis pers KPK, Rabu, 16 September 2020.
Setya memerinci nilai aset Kemensetneg per Selasa, 15 September 2020. Antara lain, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK senilai Rp347,8 Triliun.
Kemudian BLU PPK Kemayoran senilai Rp143,4 Triliun, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) senilai Rp10,2 Triliun, dan Gedung Granada (Veteran) Semanggi senilai Rp2 Triliun.
"Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemensetneg karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi," kata Setya.
Baca:
Aset Negara Perlu Dioptimalkan Agar Lebih Produktif
Kendala yang dihadapi Kemensetneg dalam pengelolaan aset adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan pemanfaatan aset seperti GBK, Kemayoran, dan TMII, belum optimal menyumbang pemasukan keuangan negara. Kemensetneg merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjadi perhatian KPK.
"Karenanya, KPK akan melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara," ujar Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
