Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Korupsi Satelit Kemenhan, Jampidmil Dalami Kontrak dengan Navayo

Tri Subarkah • 07 Juli 2022 12:14
Jakarta: Tim penyidik koneksitas di bawah kendali Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) mulai mendalami kontrak dengan perusahaan asal Lichtenstein, Navayo International AG. Hal tersebut untuk mengusut korupsi pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2012-2021.
 
Sebelumnya, penyidikan dugaan korupsi terkait kontrak dengan perusahaan asing lainnya, yaitu Avanti, telah rampung dikerjakan penydidik koneksitas dengan menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan periode Desember 2013 sampai Agustus 2016, Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto.
 
"Sekarang kami fokus menyidik terkait kontrak dengan Navayo," ujar Jampidmil Laksamana Madya Anwar Saadi saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Juni 2022.
 

Sidang Gugatan Arbitrase Satelit Kemenhan Ditunda, Kejagung: Wajar

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kontrak sewa Satelit Artemis dengan pihak Avanti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp500,579 miliar. Selain karena nihilnya Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan saat itu, kerugian disebabkan oleh spesifikasi satelit yang tidak sama dengan satelit sebelumnya, sehingga tidak bisa difungsikan dan tidak bermanfaat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rasuah itu dilakukan Agus bersama dua tersangka lain dari unsur sipil swasta. Yaitu, Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) Surya Cipta Witoelar dan Komisaris Utama PT DNK Arifin Wiguna. Ketiganya dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo asal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Anwar belum bisa memastikan kemungkinan bertambahnya jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Ia enggan menjawab dengan gamblang soal pihak lain yang mungkin ditersangkakan.
 
Anwar menekankan penyidikan dugaan korupsi satelit itu tetap berkoridor pada asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum.
 
"Nanti kita lihat ya, nanti diumumin," ucap Anwar.
 
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana mengatakan, kemungkinan bertambahnya jumlah kerugian keuangan negra dan tersangka terkait kasus satelit masih ada."Semua masih bisa berkembang, kita lihat ke depan ya hasil penyidikannya," ujar Ketut.
 
Ia menjelaskan pada Senin, 4 Juni 2022 jajaran penyidik koneksitas bersama ahli telah memeriksa barang-barang eks impor pengadaan User Terminal atau Ground Segment Satelit 123 derajat Bujur Timur yang dikerjakan Navayo di Kemenhan. Sejauh ini, tim ahli masih melakukan penelitian dan pendalaman terkait spesifiki teknis barang tersebut, termasuk dokumen dan prosedur importasinya.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif