Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Izinkan Ekspor Minyak Goreng, Dirjen Kemendag Diduga Dapat Fee

Nasional kasus korupsi Kementerian Perdagangan Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Mafia Minyak Goreng
Tri Subarkah • 20 April 2022 19:12
Jakarta: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana diduga mendapat sejumlah uang dari beberapa perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) atas terbitnya persetujuan ekspor (PE). Hal ini tersirat dari pernyataan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta.
 
"Kira-kira ada yang gratis enggak kalau umpamanya dia tabrak aturan," ujar Febrie, dilansir Media Indonesia, Rabu, 20 April 2022.
 
Beberapa aturan yang dimaksud Febrie adalah Pasal 54 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kasus Korupsi Minyak Goreng Bakal Ditangani Secara Luar Biasa
 
Berikutnya, Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, jo Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teksnis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil, dan UCO.
 
Febrie menyebut kewajiban pemenuhan DMO sebesar 20 persen adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor. Hal itu bertujuan untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasar domestik.
 
Kendati demikian, pejabat di Kemendag tetep menerbitkan izin PE meskipun para eksportir dinyatakan tidak memenuhi syarat. Menurut Febrie, pemenuhan syarat kewajiban DMO hanya dilakukan di atas kertas.
 
"Padahal, ini dijual tidak ke masyarakat, masih di grup dia (eksportir). Pejabatnya izinkan, seharusnya kan dia tidak izinkan, dia pastikan dulu nih, harus sudah menyebar di pasar induk lah, di masyarakat, baru dia izinkan," ungkap Febrie.
 
Terpisah, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan Adi Nugroho mengaku tidak menyangka jika Kejagung menersangkakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
 
"Dirjen Perdagangan Luar Negeri malah mungkin di luar ekspektasi, karena yang kita laporkan adalah, ini swasta sebenarnya tidak mendapatkan izin tapi dia (malah) mendapatkan izin, hanya bicara arah ke situnya," kata Kurniawan.
 
Sehingga dia mengapresiasi langkah yang ditempuh Kejagung. Ke depan, MAKI berharap ada lebih banyak perusahaan eksportir yang ditersangkakan penyidik. Sebab, perkara itu dilakukan oleh mafia yang terorganisir.
 
"Pasti akan melibatkan banyak orang. Kita pinginnya ungkap saja semuanya," kata Kurniawan.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif