Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dokumentasi Humas KPK.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dokumentasi Humas KPK.

Dugaan Pelanggaran Etik Lili Disebut Tak Bisa Ditutup Meski Sudah Lapor ke KPK

Nasional KPK pelanggaran etik Dewan Pengawas KPK MotoGP Mandalika Dewas KPK
Candra Yuri Nuralam • 19 April 2022 08:16
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar disebut tidak akan mudah lolos dari laporan dugaan pelanggaran etik. Kasus ini tidak akan ditutup sekalipun Lili berinisiatif melaporkan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika itu ke Direktorat Gratifikasi KPK.
 
"Dikarenakan kasusnya telah lebih dahulu dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK sehingga pelaporan gratifikasi haruslah dipandang sebagai upaya penyelamatan," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 April 2022.
 
Boyamin meminta Direktorat Gratifikasi KPK menolak jika Lili melaporkan dugaan penerimaan fasilitas itu. Direktorat Gratifikasi KPK diminta menghormati proses laporan dugaan pelanggaran etik yang tengah bergulir di Dewas KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MAKI mendesak Lili untuk tidak cari aman dengan melaporkan dugaan penerimaan itu ke instansinya. Lili diharap tidak 'mencuci tangan' dengan melapor.
 
"Jika ada pelaporan gratifikasi setelah adanya proses di Dewas KPK maka laporan gratifikasi ini bisa dianggap karena terpaksa," kata Boyamin.
 
Baca: Laporan Etik Nonton MotoGP Lili Pintauli Diminta Segera Disidangkan
 
KPK memastikan Lili kooperatif dalam laporan dugaan pelanggaran etik. Lili dilaporkan lagi ke Dewas KPK atas dugaan menerima sejumlah fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.
 
"Pimpinan pun akan kooperatif jika nanti dibutuhkan informasi dan keterangannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 17 April 2022.
 
Masyarakat diminta menghormati seluruh proses pemeriksaan etik yang dilakukan Dewas KPK. KPK mengingatkan pembuktian dan pemberian putusan etik hanya dapat dilakukan Dewas sesuai aturan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif