Jaksa Agung Muda Arminsyah/ANT/Teresia May
Jaksa Agung Muda Arminsyah/ANT/Teresia May

Kejagung Bakal Kembalikan Berkas Korupsi Kondensat kepada Bareskrim

Nasional kasus tppi
Renatha Swasty • 07 April 2016 15:20
medcom.id, Jakarta: Kejaksaan Agung akan mengembalikan berkas perkara kondensat kepada penyidik Bareskrim Polri. Berkas penyidikan dinilai belum lengkap.
 
"Kemarin sudah ekspos dari tim peneliti berkas. Seperinya kita harus konsultasikan dengan tim penyidik. Ada hal yang masih belum dipenuhi," kata Jaksa Agung Muda Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016).
 
Sebelum memberi pentunjuk kepada penyidik, Armin bakal meminta Jaksa peneliti menghubungi penyidik Bareskrim. Namun, dia enggan menyebut poin apa yang harus diperbaiki

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak bisa sampaikan poinnya, secara materiil ada bebrapa yang mesti dipenuhi," kata Armin.
 
Sebelumnya, tersangka korupsi TPPI Raden Priyono dan Djoko Harsono akhirnya ditahan penyidik Bareskrim setelah penyidikan mulai pada Maret 2015. Keduanya ditahan sejak Rabu 10 Februari 2015. Satu tersangka lain, mantan pemilik PT TPPI Honggo Wendarto sampai saat ini masih berada di Singapura. Polisi bakal segera memanggil Honggo.
 
Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.
 
Dalam kontrak diketahui PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi, belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensat ke Pertamina tapi ke pihak lain.
 
Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai melakukan audit penghitungan kerugian negara (PKN) terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Diketahui, korupsi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp35 triliun.
 
"Jika merujuk pada PKN BPK, telah merugikan negara sebesar USD 2,7 miliar atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp35 triliun," kata Kepala Subdirektorat Money Laundering Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangerso saat dihubungi, Senin (25/1/2016).
 
Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.
 

(OJE)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif