medcom.id, Jakarta: Sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai putusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People`s Tribunal) di Den Haag, Belanda, terkait kasus pembantaian 1965 mendapat dukungan. Salah satunya dari anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.
Politikus Demokrat itu mengatakan, Negeri Kincir Angin tidak berhak menyelenggarakan peradilan terkait peristiwa yang terjadi di Indonesia. "Jadi dalam hal ini pak Kalla betul. Apa urusanya, yang lapor pun bukan warga negara kita kan. Kan orang yang udah lari, anak PKI," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (12/11/2015)
Ruhut merasa heran dengan pihak yang mengusulkan pengadilan rakyat harus dilakukan di Belanda, bukan di Indonesia. "Kenapa enggak bikin peradilan di sini? kita juga punya peradilan kok. Apa urusan Belanda 350 tahun menjajah kita," ungkap dia.
Ruhut juga menolak jika pemerintah harus meminta maaf kepada kerabat korban tragedi 1965. Menurut dia, peristiwa itu terjadi juga karena kesalahan fatal PKI.
"Enggak perlu. Paman gua, Jenderal Panjaitan dibunuh. Mereka sudah membunuh paman gua, kenapa negara ini harus meminta maaf," tegas Ruhut.
medcom.id, Jakarta: Sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai putusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People`s Tribunal) di Den Haag, Belanda, terkait kasus pembantaian 1965 mendapat dukungan. Salah satunya dari anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.
Politikus Demokrat itu mengatakan, Negeri Kincir Angin tidak berhak menyelenggarakan peradilan terkait peristiwa yang terjadi di Indonesia. "Jadi dalam hal ini pak Kalla betul. Apa urusanya, yang lapor pun bukan warga negara kita kan. Kan orang yang udah lari, anak PKI," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (12/11/2015)
Ruhut merasa heran dengan pihak yang mengusulkan pengadilan rakyat harus dilakukan di Belanda, bukan di Indonesia. "Kenapa enggak bikin peradilan di sini? kita juga punya peradilan kok. Apa urusan Belanda 350 tahun menjajah kita," ungkap dia.
Ruhut juga menolak jika pemerintah harus meminta maaf kepada kerabat korban tragedi 1965. Menurut dia, peristiwa itu terjadi juga karena kesalahan fatal PKI.
"Enggak perlu. Paman gua, Jenderal Panjaitan dibunuh. Mereka sudah membunuh paman gua, kenapa negara ini harus meminta maaf," tegas Ruhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
