Jakarta: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berjanji membantu buruh mengawal pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Yusril ikut merayakan Hari Buruh Internasional di kawasan Medan Merdeka Barat.
"Kalau kita melakukan perlawanan Undang-Undang dan kita minta tolong jangan ada intervensi. Kita lawan (secara) konstitusional dan kita argumen biar hakim agung punya keberpihakan pada buruh, kepada pekerja. Biar MA yang membatalkan Perpres itu," tegas Yusril di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Baca: Pemerintah Didesak Usir TKA Tanpa Keterampilan
Yusril setuju pemerintah bekerja sama dengan negara lain. Namun, dia tidak sepakat jika pekerjanya merupakan tenaga asing.
"Cukuplah manajemen, tenaga ahli. Tapi kita tidak setuju adanya pekerja di sini," ucap dia.
Yusril menilai Indonesia tidak memerlukan tenaga kerja asing. Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan kebijakan berpihak pada masyarakat dan kaum buruh.
"Kita tidak butuh tenaga kerja asing. Presiden harus berpihak pada rakyat sendiri dan bukan berpihak pada pemilik modal dan tenaga kerja asing," ucap dia.
Jakarta: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berjanji membantu buruh mengawal pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Yusril ikut merayakan Hari Buruh Internasional di kawasan Medan Merdeka Barat.
"Kalau kita melakukan perlawanan Undang-Undang dan kita minta tolong jangan ada intervensi. Kita lawan (secara) konstitusional dan kita argumen biar hakim agung punya keberpihakan pada buruh, kepada pekerja. Biar MA yang membatalkan Perpres itu," tegas Yusril di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.
Baca: Pemerintah Didesak Usir TKA Tanpa Keterampilan
Yusril setuju pemerintah bekerja sama dengan negara lain. Namun, dia tidak sepakat jika pekerjanya merupakan tenaga asing.
"Cukuplah manajemen, tenaga ahli. Tapi kita tidak setuju adanya pekerja di sini," ucap dia.
Yusril menilai Indonesia tidak memerlukan tenaga kerja asing. Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan kebijakan berpihak pada masyarakat dan kaum buruh.
"Kita tidak butuh tenaga kerja asing. Presiden harus berpihak pada rakyat sendiri dan bukan berpihak pada pemilik modal dan tenaga kerja asing," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
