Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (kiri). Medcom.id/ Kautsat WP
Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (kiri). Medcom.id/ Kautsat WP

KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN

Nasional lhkpn
Kautsar Widya Prabowo • 15 Januari 2019 00:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif tingkat provinsi yang tidak patuh dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) 2018 dengan persentase 0,00 persen.
 
"DKI 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor," ujar Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan,saat temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2018.
 
Selain itu ada DPRD Provinsi Lampung dengan wajib lapor sebanyak 77 orang, DPRD Sulawesi Tengah sebanyak 33 wajib lapor. Serta DPRD Sulawesi Utara sebanyak enam wajib lapor yang juga memiliki kepatuhan rendah. Masing - masing memiliki persentase 0,00 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan legislatif provinsi lainya yang melakukan pelaporan. Oleh sebab itu Pahala menghimbau legislatif di tingkat provinsi agar patuh terhadap LHKPN.
 
Sementara itu, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar dengan tingkat kepatuhan rendah dalam pelaporan LHKPN di antaranya DPRD Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, DPRD Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.
 
"Kemudian DPRD Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, DPRD Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, DPRD Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan DPRD Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor," tambah dia.
 
Terakhir, untuk legislatif tingkat Kabupaten Kota, ada sebanyak 169 daerah yang tidak melaporkan harta kekayaan sama sekali.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi