Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Ini penting agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
"Nama Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan lembaga penegak hukum lainnya yang akan dipertaruhkan bila tebang pilih dan tak menyeret nama bandar besar," ujar Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, kepada Medcom.id, Rabu, 19 Juni 2024.
Bambang memandang aparat penegak hukum tidak serius dalam menindak judi online. Penangkapan hanya dilakukan di level bawah.
"Penangkapan hanya operator-operator maupun konsumen," jelasnya.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai perputaran uang judi online mencapai Rp327 triliun juga tidak ditindaklanjuti. Sikap ini pun tak luput dari anggapan keterlibatan aparat TNI-Polri dalam membengkingi aktivitas ilegal tersebut.
"Isu konsorsium 303 yang menyeret nama-nama petinggi kepolisian, nyaris tak pernah terkonfirmasi kebenarannya oleh otoritas Polri. Isu dibiarkan mengambang," terangnya.
Ia menekankan pembentukan satgas ini menjadi angin surga bagi upaya pemberantasan judi online yang lebih serius. Tetapi semua tergantung implementasi di lapangan.
"Bila tidak ada aksi yang konkret, tentu akan menjadi blunder. Pembentukan satgas tentu bukan hanya untuk gagah-gagahan saja, tetapi diharapkan beraksi nyata," tegasnya.
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) didorong dapat segera menangkap bandar
judi online. Ini penting agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
"Nama Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan lembaga penegak hukum lainnya yang akan dipertaruhkan bila tebang pilih dan tak menyeret nama bandar besar," ujar Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, kepada Medcom.id, Rabu, 19 Juni 2024.
Bambang memandang aparat penegak hukum tidak serius dalam menindak
judi online. Penangkapan hanya dilakukan di level bawah.
"Penangkapan hanya operator-operator maupun konsumen," jelasnya.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai perputaran uang
judi online mencapai Rp327 triliun juga tidak ditindaklanjuti. Sikap ini pun tak luput dari anggapan keterlibatan aparat TNI-Polri dalam membengkingi aktivitas ilegal tersebut.
"Isu konsorsium 303 yang menyeret nama-nama petinggi kepolisian, nyaris tak pernah terkonfirmasi kebenarannya oleh otoritas Polri. Isu dibiarkan mengambang," terangnya.
Ia menekankan pembentukan satgas ini menjadi angin surga bagi upaya pemberantasan judi online yang lebih serius. Tetapi semua tergantung implementasi di lapangan.
"Bila tidak ada aksi yang konkret, tentu akan menjadi blunder. Pembentukan satgas tentu bukan hanya untuk gagah-gagahan saja, tetapi diharapkan beraksi nyata," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
