Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan). Foto: Ilham Pratama/Medcom.id
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan). Foto: Ilham Pratama/Medcom.id

KPK Tak Berhenti Kejar Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Ilham Pratama Putra • 04 November 2019 13:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan kasasi atas vonis bebas eks Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Internal KPK akan berdiskusi untuk menyusun persiapan kasasi ke Mahkamah Agung.
 
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu (tindak korupsi Sofyan)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 November 2019.
 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa maupun jaksa penuntut umum bisa melakukan kasasi terhadap vonis bebas tanpa melalui banding.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pimpinan KPK masih menunggu laporan dari jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK sebelum melayangkan kasasi. Biasanya majelis hakim memberi waktu ke JPU untuk mengajukanupaya hukum lain.
 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir. Beberapa dakwaan JPU pada KPK dinilai tak terbukti.
 
"Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.
 
Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
JPU KPK sebelumnya menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi.
 
Eni diduga menerima suap dari Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN), Samin Tan. Pemberian suap agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.
 
Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk mempengaruhi pihak Kementerian ESDM.
 
Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Pemberian uang dilakukan dua kali melalui staf Samin Tan dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.
 
Pertama, pada 1 Juni 2018 Rp4 miliar dan pemberian kedua pada 22 Juni 2018 Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan Rp5 miliar.
 
Sementara itu, Idrus divonis bersalah karena dinilai terbukti bersama-sama dengan Eni menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo, sebesar Rp2,25 miliar terkait proyek PLTU Riau-1. Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif