Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Tak Boleh Terikat Kontrak Politik

Nasional kpk seleksi pimpinan kpk
M Sholahadhin Azhar • 11 September 2019 06:00
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menanggapi komitmen yang harus ditandatangani para calon pimpinan KPK terpilih. Menurutnya, hal itu tak perlu dilakukan.
 
"Untuk menjadi aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat dengan komitmen politik. Pertama apa, karena kita endak mewakili konstituen politik tertentu," kata Syarif di Kantor KPK, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
 
KPK, kata dia, adalah lembaga penegak hukum yang sejak dulu tak memiliki komitmen politik. Laode khawatir jika komitmen tertulis itu menimbulkan konflik kepentingan. Artinya, pimpinan terpilih akan loyal pada pemimpin politik tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan dia loyal kepada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum itu bekerja," kata dia.
 
Syarif menyebut perjanjian macam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meminta masyarakat mengawasi hal ini. Sebab komitmen itu tentu akan berpengaruh pada kinerja KPK.
 
Di sisi lain, Syarif menyampaikan uneg-unegnya terkait pencalonan kembali dalam seleksi pimpinan KPK. Dia pribadi bersyukur tak lolos hingga tahap akhir.
 
"Terus terang saya bersyukur nih enggak lulus, kalau saya harus disodorin komitmen politik seperti itu waduh susah sekali," kata dia.
 
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang pertama menyuarakan kontrak politik itu. Dia menyebut kontrak tertulis guna menjamin komitmen capim KPK terpilih.
 
"Bahwa apapun yang nanti disampaikan capim dan itu merupakan komitmen maka itu akan dituangkan secara tertulis," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.
 
Arsul menegaskan mekanisme merupakan hal biasa DPR. Kontak tertulis juga diterapkan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan lembaga negara lainnya.
 
"Dan itu menjadi semacam 'kontrak politik' antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya," ucap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif