Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Politikus PKB Helmy Faishal Mangkir Pemeriksaan KPK

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
M Sholahadhin Azhar • 16 Agustus 2019 01:13
Jakarta: Politikus PKB Helmy Faishal Zaini tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Helmi sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjerat Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.
 
"Surat panggilan return atau kembali lagi (tidak sampai ke Helmy)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Komisi Antikorupsi segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Helmi. Pemanggilan akan disampaikan setelah menerima informasi resmi dari penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR ini. KPK sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka.
 
Ke-11 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.
 
(Baca:Wasekjen PKB Mangkir Pemeriksaan KPK)
 
Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.
 
Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang haram itu yakni mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.
 
Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif