Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Warga Singapura Tersangka Impor Limbah Ilegal

Nasional Sampah Impor
M Sholahadhin Azhar • 03 Oktober 2019 12:40
Jakarta: Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan dua tersangka impor limbah ilegal. Mereka adalah Komisaris dan Direktur PT Advance Recycle Technology (ART), LSW dan KWL.
 
"Dua warga negara asing (WNA) dari Singapura memasukkan 87 kontainer limbah berupa scrap plastik yang terkontaminasi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Kantor KLHK, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.
 
Dari keterangan tersangka, Rasio menyebut limbah itu diimpor dari beberapa negara, seperti Hong Kong, Spanyol, Kanada, Australia, dan Jepang. Barang berbahaya itu masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, Rasio mengatakan 24 dari total 87 kontainer berada di kawasan Berikat PT ART di Cikupa, Tangerang, Banten. Sementara itu, 63 kontainer masih di Pelabuhan Tanjung Priok.
 
"Saat memproses barang bukti, penyidik menemukan scrap plastik terkontaminasi limbah B3 berupa printed circuit board (PCB), remote control bekas, baterai bekas, kabel bekas," kata Rasio.
 
Menurut dia, pemerintah akan menindak tegas pelaku yang mengimpor limbah secara ilegal. Apalagi, limbah itu terbukti berbahaya dan beracun. Rasio menyatakan langkah ini harus dilakukan menimbang dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
 
Rasio meyakini penetapan tersangka ini bakal menimbulkan efek jera. Hal ini pertama kali dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan.
 
Selain itu, ancaman pidana bagi pelaku bisa dibilang paling berat jika dibandingkan dengan kasus lingkungan lainnya. "Karena hukumannya mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Delik formil dan primum remedium, langsung dapat ditindak," kata Rasio.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif