Jakarta: Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri ingin KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Bukan hanya menangkap tetapi mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.
“KPK perlu melakukan upaya mitigasi untuk menjadikannya leader section dalam pemberantasan korupsi. KPK juga harus menjadi konsultan mitra dengan pemerintah," kata Firli di Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Firli mengakui upaya pemberantasan korupsi terus berjalan, namun fakta empirik menunjukkan upaya tersebut dinilai belum efektif.
"Jumlah tersangka korupsi dari tahun 2015-2018 terus meningkat. Pun demikian dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yang kebanyakan berdimensi politik," ujarnya.
Menurutnya KPK memerlukan solusi yang inovatif dalam pemberantasan korupsi. Firli mengaku punya lima solusi yang mumpuni untuk menjadikan KPK benar benar menjadi leader section dalam pemberantasan korupsi.
"Dari menyejahterakan dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, beri efek jera kepada koruptor, hingga pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi Indonesia,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Eddy Kusumawijaya menyebut perwira tinggi Polri yang lolos 10 besar Capim KPK merupakan perwira terbaik.
Eddy menyebut semua calon dari Polri telah melalui proses tahapan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) sehingga lolos menjadi Jenderal dan meraih jabatan strategis.
Menurutnya, Firli bukan orang baru di tubuh KPK. Firli pernah menjadi Deputi Penindakan di KPK sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut akan diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Jakarta: Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri ingin KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Bukan hanya menangkap tetapi mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.
“KPK perlu melakukan upaya mitigasi untuk menjadikannya
leader section dalam pemberantasan korupsi. KPK juga harus menjadi konsultan mitra dengan pemerintah," kata Firli di Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Firli mengakui upaya pemberantasan korupsi terus berjalan, namun fakta empirik menunjukkan upaya tersebut dinilai belum efektif.
"Jumlah tersangka korupsi dari tahun 2015-2018 terus meningkat. Pun demikian dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yang kebanyakan berdimensi politik," ujarnya.
Menurutnya KPK memerlukan solusi yang inovatif dalam pemberantasan korupsi. Firli mengaku punya lima solusi yang mumpuni untuk menjadikan KPK benar benar menjadi
leader section dalam pemberantasan korupsi.
"Dari menyejahterakan dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, beri efek jera kepada koruptor, hingga pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi Indonesia,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Eddy Kusumawijaya menyebut perwira tinggi Polri yang lolos 10 besar Capim KPK merupakan perwira terbaik.
Eddy menyebut semua calon dari Polri telah melalui proses tahapan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) sehingga lolos menjadi Jenderal dan meraih jabatan strategis.
Menurutnya, Firli bukan orang baru di tubuh KPK. Firli pernah menjadi Deputi Penindakan di KPK sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sebanyak 20 capim KPK lolos proses wawancara, uji publik, dan tes kesehatan. Pansel memilih 10 nama capim KPK dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.
Mekanismenya, 10 nama tersebut akan diserahkan Presiden ke DPR. Lalu, para capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. DPR akan memilih lima dari 10 nama tersebut.
Berikut nama 10 Capim KPK yang diserahkan ke Presiden:
1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
