Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut kebebasan ekspresi masih menjadi masalah dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mahasiswa disebut paling menjadi korban masalah kebebasan ekspresi tersebut.
"Dalam 100 hari ini sudah terdapat 49 kasus, terkait soal kebebasan berekspresi dan mengorbankan 89 orang," kata Kepala Divisi Advokasi Internasional KontraS, Fatia Maulidiyanti di kantor KontraS, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Menurut Fatia, pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi dengan cara memunculkan sejumlah isu guna menaikkan popularitas pemerintah. Misalnya, isu komunisme, anarko, Papua, dan radikalisme.
"Itu menjadi isu-isu yang kerap kali digoreng pemerintah untuk menaikkan popularitas, namun juga untuk menyajikan sebuah konsep nasionalisme sempit," ujarnya.
Selain untuk menaikkan popularitas, kata dia, isu itu terkesan jadi pelabelan kepada masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah. "Di situ menjelaskan bahwa memang narasi oleh pemerintah ialah nasionalisme sempit, bahwa kita anti Pancasila dan anti NKRI, misalnya," ujarnya.
Menurut Fatia, situasi ini bukan hanya terjadi saat 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kondisi pembatasan ekspresi disebut juga terjadi di masa akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Di akhir-akhir Jokowi fase pertama, itu sudah mulai terancam dengan adanya banyak penangkapan setelah aksi reformasi dikorupsi," ucap dia.
Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut kebebasan ekspresi masih menjadi masalah dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mahasiswa disebut paling menjadi korban masalah kebebasan ekspresi tersebut.
"Dalam 100 hari ini sudah terdapat 49 kasus, terkait soal kebebasan berekspresi dan mengorbankan 89 orang," kata Kepala Divisi Advokasi Internasional KontraS, Fatia Maulidiyanti di kantor KontraS, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Menurut Fatia, pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi dengan cara memunculkan sejumlah isu guna menaikkan popularitas pemerintah. Misalnya, isu komunisme, anarko, Papua, dan radikalisme.
"Itu menjadi isu-isu yang kerap kali digoreng pemerintah untuk menaikkan popularitas, namun juga untuk menyajikan sebuah konsep nasionalisme sempit," ujarnya.
Selain untuk menaikkan popularitas, kata dia, isu itu terkesan jadi pelabelan kepada masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah. "Di situ menjelaskan bahwa memang narasi oleh pemerintah ialah nasionalisme sempit, bahwa kita anti Pancasila dan anti NKRI, misalnya," ujarnya.
Menurut Fatia, situasi ini bukan hanya terjadi saat 100 hari
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kondisi pembatasan ekspresi disebut juga terjadi di masa akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Di akhir-akhir Jokowi fase pertama, itu sudah mulai terancam dengan adanya banyak penangkapan setelah aksi reformasi dikorupsi," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
