Terdakwa Kepala Kanwil Kemenag Jatim nonaktif Haris Hasanuddin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. ANT/RIVAN
Terdakwa Kepala Kanwil Kemenag Jatim nonaktif Haris Hasanuddin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. ANT/RIVAN

Permohonan Justice Collaborator Kakanwil Kemenag Jatim Ditolak

Nasional jual beli jabatan pns
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juli 2019 00:40
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) terdakwa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin. Syarat sebagai JC tak dipenuhi oleh Haris.
 
"Jaksa berkesimpulan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai JC. Sehingga JPU tidak menerima permohonan terdakwa," kata JPU KPK Riniyati Kurniasih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.
 
Haris dinilai merupakan pelaku utama perkara yang menjeratnya. Dalam hal ini, jaksa berpedoman pada nomor 13 tahun 2006 jo UU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan sema nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan whistleblower dan JC tindak pidana tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya mensyaratkan seorang pelaku pidana yang akan menjadi JC harus memenuhi beberapa persyaratan utama, yakni bukan pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan yang diperbuatnya dan pelaku lain yang lebih besar dan mengembalikan semua hasil kejahatannya," jelas Riniyati.
 
Haris dituntut tiga tahun penjara serta denda Rp200 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
 
Haris diduga memberikan uang secara bertahap kepada Romi dan Menteri Lukman. Romi mendapat Rp255 juta, sedangkan Rp70 juta. Peran Romi dan Lukman baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
 
Jaksa menilai perbuatan Romi itu bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Sementara Lukman bertentangan dengan posisinya sebagai Menteri Agama 2014-2019.
 
Hal yang memberatkan hukuman diantaranya, Haris tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merusak citra agama akhlak, moralitas, dan ketidakadilan. Kemudian hal yang meringankan yang bersangkutan belum pernah dihukum, berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya.
 
Atas perbuatannya, Haris dituntut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif