Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di Papua. Salah satunya menelusuri penyalahgunaan dana negara.
“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Kita sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Mahfud menyebut pemerintah sudah mengantongi laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Komitmen itu untuk menepis anggapan pemerintah membiarkan praktik rasuah di Papua.
Kebijakan khusus kedua, yakni menegakkan hukum dan keamanan di Papua. Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan memburu teroris di Papua.
(Baca: Pansus Dukung Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana Otsus)
“Bukan organisasi Papua tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. Bukan sembarang orang disebut,” papar Mahfud.
Mahfud menegaskan pemerintah juga mengedepankan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Langkah itu dituangkan dalam regulasi, kebijakan afirmasi, hingga kemudahan akses pendidikan dan politik bagi warga Papua.
“Pendekatan damai tanpa kekerasan dan tanpa senjata,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di
Papua. Salah satunya menelusuri penyalahgunaan dana negara.
“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau
korupsi. Kita sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Mahfud menyebut pemerintah sudah mengantongi laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Komitmen itu untuk menepis anggapan pemerintah membiarkan praktik rasuah di Papua.
Kebijakan khusus kedua, yakni menegakkan hukum dan keamanan di Papua. Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan memburu teroris di Papua.
(Baca:
Pansus Dukung Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana Otsus)
“Bukan organisasi Papua tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. Bukan sembarang orang disebut,” papar Mahfud.
Mahfud menegaskan pemerintah juga mengedepankan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Langkah itu dituangkan dalam regulasi, kebijakan afirmasi, hingga kemudahan akses pendidikan dan politik bagi warga Papua.
“Pendekatan damai tanpa kekerasan dan tanpa senjata,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
