Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Anak Buah Samin Tan Dicegah

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 28 Februari 2019 04:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah pegawai PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Vera Linkin bepergian ke luar negeri. Pencegahan Vera berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
Selain anak buah bos Borneo Lumbung Energy and Metal (PT BLEM) Tbk, Samin Tan itu, penyidik juga mencegah seorang pegawai swasta bernama Fitrawan Tjandra alias Oscar. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
 
"KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Fitrawan Tjandra dan Vera Likin," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Febri, surat pencegahan keduanya dikirim ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 4 Februari 2019. Pencegahan dilakukan karena keterangan kedua saksi ini dinilai penting dalam proses penyidikan kasus tersebut.
 
Vera dan Oscar hari ini diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan. Ini merupakan pemeriksaan ulang setelah keduanya mangkir saat dipanggil penyidik pada Jumat, 22 Februari 2019.
 
Dalam pemeriksaan itu, Vera dan Oscar lebih banyak dicecar soal aliran dana Samin Tan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih terkait terminasi kontrak PKP2B PT AKT.
 
"Pada dua saksi didalami Informasi terkait dengan dugaan aliran dana antara tersangka dan Eni Saragih untuk kepentingan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM," pungkas Febri.
 
KPK menetapkan pemilik PT BLEM Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Samin Tan diduga telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.
 
Suap diberikan agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.
 
Eni Maulani Saragih pun akhirnya menyanggupi permintaan itu dan memengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM. Di mana posisi Eni Maulani Saragih sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI.
 
Dalam proses penyelesaian itu, Eni Maulani Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih.
 
Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif