Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Penyediaan Air Minum

Nasional OTT KPK OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 31 Desember 2018 22:18
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2017-2018pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kedua lokasi itu di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
 
"KPK menggeledah kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kantor PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Pulogadung, Jakarta Timur," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 31 Desember 2018.
 
Febri masih enggan menjelaskan lebih lanjut. "Geledah dilakukan sejak pukul 14.00 WIB dan masih berlangsung hingga saat ini," ucap Febri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: KPK Geledah Kantor Ditjen Cipta Karya
 
Sebelumnya, KPK telah menyita satu unit mobil Honda CRV tahun 2018 berwarna hitam, milik salah satu tersangka, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.
 
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni pihak pemberi suap Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Kemudian sebagai pihak penerima Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan kali ini sejumlah Rp3.3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200.
 
Baca juga: Suap Proyek Air Minum Sistematis
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif