Tangkapan layar aparat kepolisian kepung Desa Wadas. Foto: Twitter @walhinasional.
Tangkapan layar aparat kepolisian kepung Desa Wadas. Foto: Twitter @walhinasional.

KSP Pastikan Ada Proses Hukum dalam Insiden Wadas

Andhika Prasetyo • 09 Februari 2022 20:31
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan di Wadas, Jawa Tengah, pasti akan ditindaklanjuti dengan penindakan dan proses hukum. Hal tersebut sudah diatur baik dalam peraturan di lingkup internal Polri maupun perundang-undangan.
 
"Yang jelas di tingkat legal formil, setiap bentuk pelanggaran prosedur operasional oleh aparat sudah ada aturannya terkait penindakan dan proses hukum, baik yang sifatnya peraturan internal maupun di Undang-undang," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan, dilansir Media Indonesia, Rabu, 9 Februari 2022.
 
Baca: 5 Fakta Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun mengakui bahwa dengan melihat dari laporan masyarakat dan media, proses pengamanan dalam upaya pembebasan lahan di Wadas sangat berlebihan. Pemerintah tidak pernah menghendaki terjadinya kekerasan.
 
"Presiden selalu mengingatkan hal itu kepada kita semua. Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis dari pembangunan tersebut," jelasnya.
 
Jaleswari memastikan pemerintah akan mengevaluasi proses pembebasan lahan di Wadas. Salah satu evaluasi awal yang akan dilakukan adalah memverifikasi fakta di lapangan terkait insiden yang terjadi.
 
"Kita tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial. Saat ini, hal tersebut sedang dilakukan pemerintah. Kita mau memastikan apa duduk perkaranya. Baru, setelah itu, kita dapat tentukan tindakan apa yang perlu diambil," jelas dia.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif