Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto: Istimewa

Mahfud Minta Dewas KPK Profesional Tangani Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional KPK pelanggaran etik Dewan Pengawas KPK Lili Pintauli Siregar
Candra Yuri Nuralam • 18 April 2022 16:49
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas nonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dewas KPK diminta bersikap profesional.
 
"Dewas harus menunjukkan sikap tegas kepada publik. Kalau Lili Pintauli salah harus dijatuhi sanksi, tapi kalau benar dia harus dibela," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Senin, 18 April 2022.
 
Mahfud meminta pengusutan pelanggaran etik ini dilakukan transparan. Dewas KPK diminta tidak menganakemaskan Lili.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selesaikan secara transparan dan tegas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi," ujar Mahfud.
 
Sikap tegas Dewas juga dibutuhkan untuk internal KPK. Ketegasan Dewas bisa membuat kenyamanan pegawai KPK tetap bekerja dalam kodratnya.
 
"Jangan sampai terjadi public distrust, tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK," tutur Mahfud.
 
Baca: Dewas KPK Minta Pertamina Kooperatif dalam Kasus Pelanggaran Etik Lili
 
KPK memastikan Lili Pintauli Siregar kooperatif dalam laporan dugaan pelanggaran etik. Dia dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan menerima sejumlah fasilitas untuk menonton MotoGP di Mandalika.
 
"Pimpinan pun akan kooperatif jika nanti dibutuhkan informasi dan keterangannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 17 April 2022.
 
Masyarakat diminta menghormati seluruh proses pemeriksaan etik yang dilakukan Dewas KPK. KPK mengingatkan pembuktian dan pemberian putusan etik hanya dapat dilakukan Dewas sesuai aturan yang berlaku.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif