Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada Jumat, 18 Agustus 2023. Penggeledahan diduga berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Migrant Watch mendukung penuh penggeledahan tersebut. Pasalnya Migrant Watch menilai banyak hal kotor dalam sistem penempatan PMI di luar negeri.
"Banyak hal kotor di dalam dunia penempatan Pekerja Migran Indonesia yang harus dibersihkan dan dievaluasi," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan kepada wartawan, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Aznil beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi berhari-hari di depan Gedung Kemnaker, Jakarta. Ia menegaskan terdapat dugaan korupsi yang mengakar di kantor kementerian tersebut.
"Teriakan kami selama ini bukan isapan jempol belaka. Kami mengapresiasi KPK," ujar Aznil.
Di samping itu, Aznil menyoroti kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan PMI ke Arab Saudi dan Malaysia. Sistem SPSK selama ini dinilai tidak transparan dan diduga kuat terdapat praktik monopoli yang merugikan PMI itu sendiri.
"Ini baru langkah awal yang dibongkar KPK. Masih banyak kasus yang lebih besar lagi dalam bancakan sistem dan praktik monopoli serta berbagai kegiatan penghamburan uang negara. Seperti kebijakan kartel SPSK ke Arab Saudi dan Malaysia," ungkap Aznil.
Meski demikian, Aznil berharap KPK bekerja keras menuntaskan semua dugaan korupsi yang terjadi di Kemnaker terkait penempatan PMI. Aznil siap memberikan informasi dan data pendukung terkait penempatan PMI ini yang sarat dengan dugaan kecurangan sistematis.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada Jumat, 18 Agustus 2023. Penggeledahan diduga berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Migrant Watch mendukung penuh penggeledahan tersebut. Pasalnya Migrant Watch menilai banyak hal kotor dalam sistem penempatan PMI di luar negeri.
"Banyak hal kotor di dalam dunia penempatan Pekerja Migran Indonesia yang harus dibersihkan dan dievaluasi," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan kepada wartawan, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Aznil beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi berhari-hari di depan Gedung Kemnaker, Jakarta. Ia menegaskan terdapat dugaan korupsi yang mengakar di kantor kementerian tersebut.
"Teriakan kami selama ini bukan isapan jempol belaka. Kami mengapresiasi KPK," ujar Aznil.
Di samping itu, Aznil menyoroti kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau
one channel system untuk penempatan PMI ke Arab Saudi dan Malaysia. Sistem SPSK selama ini dinilai tidak transparan dan diduga kuat terdapat praktik monopoli yang merugikan PMI itu sendiri.
"Ini baru langkah awal yang dibongkar KPK. Masih banyak kasus yang lebih besar lagi dalam bancakan sistem dan praktik monopoli serta berbagai kegiatan penghamburan uang negara. Seperti kebijakan kartel SPSK ke Arab Saudi dan Malaysia," ungkap Aznil.
Meski demikian, Aznil berharap KPK bekerja keras menuntaskan semua dugaan korupsi yang terjadi di Kemnaker terkait penempatan PMI. Aznil siap memberikan informasi dan data pendukung terkait penempatan PMI ini yang sarat dengan dugaan kecurangan sistematis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
