Jakarta: Pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dikhawatirkan sarat nuansa politis.
Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra. Dalam wawancara dengan Medcom.id, Dedi terang-terangan mempertanyakan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap Airlangga.
Dedi khawatir pemeriksaan tersebut memiliki nuansa politis. Apalagi tidak lama setelah diperiksa sebagai saksi, posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar digoyang wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Kalau membaca situasi yang sekarang beredar, saya kira Airlangga Hartarto sedang dalam momentum perselisihan politik," kata Dedi kepada Medcom.id.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan mengenai situasi ‘kurang menguntungkan’ yang tengah dialami Airlangga Hartarto.
"Kenapa saya katakan demikian? Misalnya, dalam kasus ini diiringi dengan upaya-upaya kudeta Partai Golkar, yang di belakangnya ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, ada nama Bahlil. Dua tokoh ini adalah orang pemerintah, artinya orang ‘kekuasaan.’ Mereka setara dengan Moeldoko yang mau melakukan sabotase terhadap Demokrat," tuturnya.
Tak hanya itu, Dedi menilai seolah terjadi pembiaran dalam momentum perselisihan politik yang dialami Airlangga Hartarto tersebut.
“Dan Presiden diam saja, dalam artian ‘merestui.’ Kenapa? Karena Presiden seharusnya memberikan teguran. Paling tidak harus menekan supaya tokoh-tokoh yang ada di pemerintah tidak perlu ikut campur dalam urusan internal partai politik,” kata Dedi tegas.
Walau begitu, Dedi memberikan apresiasi dan mengimbau semua pihak menghormati proses penyidikan dugaan korupsi CPO oleh Kejagung.
“Di satu sisi, kita apresiasi pemanggilan Airlangga Hartarto sebagai upaya pemberantasan korupsi dan memang alurnya ada. Sebagai Menko Perekonomian urusannya adalah ekspor impor. Tetapi sisi yang lain, publik juga mulai merasa rancu dengan aktivitas Kejagung, termasuk aktivitas yang sedang dihadapi oleh Airlangga Hartarto,” ucapnya.
Jakarta: Pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dikhawatirkan sarat nuansa politis.
Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra. Dalam wawancara dengan
Medcom.id, Dedi terang-terangan mempertanyakan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap Airlangga.
Dedi khawatir pemeriksaan tersebut memiliki nuansa politis. Apalagi tidak lama setelah diperiksa sebagai saksi, posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar digoyang wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Kalau membaca situasi yang sekarang beredar, saya kira Airlangga Hartarto sedang dalam momentum perselisihan politik," kata Dedi kepada
Medcom.id.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan mengenai situasi ‘kurang menguntungkan’ yang tengah dialami Airlangga Hartarto.
"Kenapa saya katakan demikian? Misalnya, dalam kasus ini diiringi dengan upaya-upaya kudeta Partai Golkar, yang di belakangnya ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, ada nama Bahlil. Dua tokoh ini adalah orang pemerintah, artinya orang ‘kekuasaan.’ Mereka setara dengan Moeldoko yang mau melakukan sabotase terhadap Demokrat," tuturnya.
Tak hanya itu, Dedi menilai seolah terjadi pembiaran dalam momentum perselisihan politik yang dialami Airlangga Hartarto tersebut.
“Dan Presiden diam saja, dalam artian ‘merestui.’ Kenapa? Karena Presiden seharusnya memberikan teguran. Paling tidak harus menekan supaya tokoh-tokoh yang ada di pemerintah tidak perlu ikut campur dalam urusan internal partai politik,” kata Dedi tegas.
Walau begitu, Dedi memberikan apresiasi dan mengimbau semua pihak menghormati proses penyidikan dugaan korupsi CPO oleh Kejagung.
“Di satu sisi, kita apresiasi pemanggilan Airlangga Hartarto sebagai upaya pemberantasan korupsi dan memang alurnya ada. Sebagai Menko Perekonomian urusannya adalah ekspor impor. Tetapi sisi yang lain, publik juga mulai merasa rancu dengan aktivitas Kejagung, termasuk aktivitas yang sedang dihadapi oleh Airlangga Hartarto,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
