Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. ANTARA FOTO/Adam Bariq
Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. ANTARA FOTO/Adam Bariq

Berkas Bos PT CMI Teknologi Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta

Nasional suap di bakamla
Candra Yuri Nuralam • 30 Mei 2020 06:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dari tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016, Rahardjo Pratjihno. Direktur Utama PT CMI Teknologi itu segera diadili.
 
"Pelimpahan dilakukan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2020.
 
Pelimpahan berkas Rahardjo dilakukan tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK pada Kamis, 29 Mei 2020. KPK telah memberikan kewenangan penahanan untuk Rahardjo kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tim JPU KPK masih menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim Tipikor PN Pusat," ujar Ali.
 
Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Mereka yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla Leni Marlena, Anggota ULP Bakamla Juli Amar Ma'ruf, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla Bambang Udoyo.
 
Keempatnya disinyalir melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System pada Bakamla.
 
KPK hanya menangani tiga tersangka yakni Leni, Juli, dan Rahardjo. Sementara itu, Bambang ditangani POM AL karena saat menjabat sebagai PPK yang bersangkutan merupakan anggota TNI AL.
 
Baca: KPK Tahan Tersangka Korupsi Proyek di Bakamla
 
Leni dan Juli disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Rahardjo disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif