Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

PPATK Sempat Endus Transaksi Mencurigakan Milik Romi

Nasional OTT Romahurmuziy
Kautsar Widya Prabowo • 21 Maret 2019 19:23
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat mengendus transaksi mencurigakan milik mantan ketua PPP Romahurmuziy (Romi) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, PPATK sempat mengirim laporan itu ke KPK sebelum Romi tertangkap tangan.
 
Kendati begitu, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin tak mau mengaitkan laporan tersebut dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.
 
"Sebetulnya ada kami memberikan informasi, tapi tidak ada kaitannya dengan mau di-OTT atau tidak," ujar Kiagus di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PPATK tak bisa langsung menindak dugaan kasus korupsi. Oleh karena itu, menurut Kiagus, pihaknya secara aktif memberikan laporan kepada KPK soal transaksi mencurigakan.
 
"Akan mendukung, karena ini sudah OTT dilakukan KPK, nanti akan kami data-data tambahan pendukung ke KPK," imbuhnya.
 
Selain itu, dengan adanya tim patroli cyber milik PPPTAK dapat mengetahui secara pasti setiap penyelenggara negara dan politikus yang memiliki transaksi di luar batas kewajaran. Jika ditelusuri lebih lanjut, jika transaksi itu terendus korupsi, akan diserahkan kepada KPK.
 
"Setiap kali ada transaksi mencurigakan, siapapun juga, itu transaksi keuangan tunai atau yang lain, kami serahkan kepada hasil analisanya. Kemudian di-OTT atau dipanggil seterusnya kewenangan ada di KPK," tuturnya.
 
Romi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua penyuap tersebut.
 
Baca:Menag Bungkam Soal Uang Sitaan KPK
 
Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua orang tersebut. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag.
 
Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif