Komisi Kejaksaan Indro Sugianto,--Foto: Medcom.id/Desi Angriani
Komisi Kejaksaan Indro Sugianto,--Foto: Medcom.id/Desi Angriani

Komisi Kejaksaan: Peraturan Membatasi Kami

Nasional komisi kejaksaan
Lukman Diah Sari • 15 Januari 2019 14:41
Jakarta: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima 888 laporan masyarakat perihal kinerja kejaksaan. Sebanyak 44 aduan dilaporkan karena perkara lama ditangani atau mangkrak.
 
Komisioner KKRI Ferdinand Andilolo kerap dilematis saat melihat adanya kasus mangkrak. "Adanya perpres yang membatasi kami tidak masuk ke teknis. Sedangkan kasus mangkrak itu teknis," ujar Ferdinand di kantor KKRI, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Komisi Kejaksaan hanya bisa masuk bila adanya pelanggaran profesional di jaksa. Sehingga, hanya bisa melakukan konsultasi dan klarifikasi. "Wewenang kami memang besar, tapi peraturan membatasi kami. Teknis ada di kejaksaan, tapi kami enggak boleh masuk," tambahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Komisioner KKRI Indro Sugianto menyarankan agar kejaksaan bisa membuka informasi kepada masyarakat. Lantaran, adanya aduan soal berlarutnya perkara dan laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti.
 
Baca: Sepanjang 2017 KKRI Terima 878 Aduan soal Kinerja Kejaksaan
 
Indro mengungkap ada kebijakan internal di Kejaksaan yang mengharuskan jaksa membuka informasi perkara ke masyarakat. "Ada kebijakan internal kejaksaan peraturan Jaksa Agung untuk membalas pengaduan. Itu di atur masing-masing, cuma memang tidak begitu banyak diketahui kejaksaan maupun masyarakat," jelasnya.
 
Dia menerangkan produk kebijakan internal itu harus didorong. Utamanya tentang peraturan Jaksa Agung soal informasi publik.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif